KoranKalbar

Aku Adalah Lelaki

Bung Fajrin Puisi 11:03 AM

mendekatlah didadaku..dengarkan olehmu detak jantungku!!kuingin agar kau tahu..segala keinginan yg ku usung dr dasar samudra ketulusanyg tersembunyi dibalik langit yg biruyg tersembunyi diperut bumiyg tersembunyi dibalik bukit bukit hijauhingga bergetar sebab hadirmu..hingga bergetar sebab senyummu..ku hanya katakan padamu AKU ADALAH LELAKI!! Merapatlah dalam dekapkugerailah segala gundah dalam darah kasihkulelapkan segala cerita dalam lentik belaikugapailah segala impian dalam payung setiakuku hanya ikrarkan padamu AKU ADALAH LELAKI!! menyatulah dalam bahasa kesuciansertakan olehmu anggun kembang semerbak ditaman hatimuperdengarkan olehmu ayat ayat kalbubersama kita lewati sgala cerita dgn senyum dan erat genggaman hatidan katakan padaku KAU ADALAH LELAKI PILIHANKU!!! dan aku berkata pada siang dan malamaku berteriak pada suka dan dukaaku memahat hari hari dgn sgala ABDIKU Rayulah malamku dalam bahagia hatimutelanjangilah hatiku dgn tentram pandanganmubiarkan BINTANGKU yg akan setia terangi malammudan.. itulah akuku hanya ingin agar kau tahu..tak perlu kau bertanya tanya,karena aku akan selalu berceritasebelum tidurmu dimalam hari!!KARENA AKU ADLH LELAKI YG AKAN TANGGUH MENJAGAMU BERGANTUNGLAH DGN TANGANKUBERSANDARLAH DGN JIWAKUBUAT DIRIMU BETAH DGN HADIRKU

Aku Adalah Lelaki

mendekatlah didadaku.. dengarkan olehmu detak jantungku!! kuingin agar kau tahu.. segala keinginan yg ku usung dr dasar samudra ketulusan yg...

Cinta Dan Surga

Bung Fajrin Puisi 11:03 AM

Dùhai hati yg kúpuja..Yg menemaniku melintasi jagat raya.. Yg membwku trbang dlm nyanyian pagi dn kicaù bùrung.. Yg membuatku percaya akn kekuatan dn sgala hikmah.. Yg mengajariku tntg arti kesetiaan bintang menemani rembùlan.. Yg membrkn keteduhan dn kedamaian.. Yg memahamiku tntg amarah dn kebèncian.. Yg membekukn kesunyian malam dgn hangat pelukan.. Duhai jiwa yg lembut.. Duhai cinta yg kucintai.. Biarkan kutasbihkn rasaku padamu.. Janganlah kw trsanjung karenanya..Karena aq takut kw lena atas puja dn pujiku pdmu.. Teruskanlah kw berlaku seperti ungkapanku..Karena aq percaya..Kwpun memujiku seperti itu.. Itulah sebabny qita bs brsatù.. Duhai jiwa yg tlh taklukkn hatiku..Aku ingn mengajakmu mencium bau surgawi.."lewat santunmu mencium tanganku,lewat tulusku mencium keningmu"..

Cinta Dan Surga

Dùhai hati yg kúpuja..Yg menemaniku melintasi jagat raya.. Yg membwku trbang dlm nyanyian pagi dn kicaù bùrung.. Yg membuatku percaya akn ke...

Bajak Laut

Bung Fajrin Briefing 10:27 AM

<div style="text-align: justify;">Bisa dikatakan bahwa sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi. Di sana, di mana terdapat kapal-kapal yang mengangkut dagangan, muncul bajak laut yang siap memilikinya secara paksa. Telah dikenal terjadinya pembajakan sejak zaman Yunani kuno. Termasuk dalam zaman republik Romawi mengalami pembajakan oleh para perampok laut. Sejak itu mereka membajak semuakapal yang saat ini terapung di lautan dekat Borneo dan Sumatra. Namun demikian, yang terbaik pada sejarahnya yang panjang tertulis pada abad ke-16 dan 17, zaman keemasan bajak laut. Perompakan di Karibia Bab yang bersifat paling dalam pada sejarah perompakan berhubungan dengan perkembangan kawasan Karibia pada era itu, episode yang secara melekat berhubungan dengan sejarah keberadaan kerajaan Spanyol di benua Amerika. Asal dari perbajaklautan di Karibia harus dicari dalam keputusan Paus Alejandro VI, tahun 1493, di mana Spanyol dan Portugis dianugerahkan hak untuk memiliki tanah asing yang mereka temukan, setelah kedatangan Christopher Columbus di Dunia Baru. Kepemilikan Spanyol bersituasi dari garis batas yang ditentukan, 100 league (3 mil) ke sebelah barat Pulau Cabo Verde; teritori yang bersituasi dari sebelah timur garis yang tersebut di atas, adalah teritori Portugis. Francis I dari Perancis protes terhadap keputusan yang dibuat oleh Paus. Ia berkata kepada Paus: “Saya ingin melihat testamen Adam, apa alasannya saya tidak dimasukkan ke dalam bagian dari dunia ini”. Kerajaan Inggris, masih belum mempunyai Angkatan Laut, tidak dapat turut campur dalam masalah ini, namun tahun-tahun belakangan Drake berkata: “Tidak akan ada perdamaian di seberang garis itu”. Perancis dan Inggris akhirnya terdampar di luar garis kekayaan Amerika; dan Spanyol, dengan politik yang salah, memperburuk lagi situasi dengan menutup perdagangan di Dunia Baru terhadap orang-orang asing. Semua kapal asing yang berlaut di lautan Dunia Baru mulai dari waktu itu dianggap bajak laut. Reaksi pertama muncul dari Perancis. Karena Francis I kekurangan angkatan Laut, ia memprovokasi pelaut-pelaut swasta untuk membajak dan sekitar tahun 1537 Karibia mulai dipenuhi oleh para bajak laut Perancis. Setelahnya, Inggris mulai memperhatikan atensinya pada Amerika dan, bermimpi akan rampasan harta karun, munculah pertama kalinya bajak laut Inggris di Karibia, di bawah perlindungan Ratu Elizabeth. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan, dan jika bukan, ratu memberikan keluasaan pada mereka untuk masuk dalam kebangsawanan. Pada kesempatan tertentu, duta Spanyol meminta kepada Ratu dari Inggris untuk mengeksekusi Drake dengan alasan perampokan, setelah ia merampok beberapa tempat. Sebagai jawaban Ratu Elizabeth menunggu pelaut itu di Tamesis untuk memberikan dukungannya pada kesatria itu di sana. Perompakan di Asia Tenggara Perompakan sudah lama berlangsung di perairan Asia Tenggara. Selama abad ke-19 Selat Malaka telah lama menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari India dan dari Atas Angin ke Tiongkok. Nusantara dipenuhi oleh ribuan pulau, selat-selat sempit, dan muara sungai, yang semuanya menjadi tempat persembunyian sempurna untuk perompak. Fakta geografi ini, beserta dengan faktor-faktor lain, memudahkan perompakan: geografi Kepulauan Nusantara membuat patroli laut menjadi tugas yang sangat sulit. Perompak tradisional di Asia Tenggara adalah Orang Laut, atau disebut juga Lanun. Mereka bermukim di perkampungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern. Bajak laut Tionghoa juga ditemukan dalam jumlah berarti, biasanya orang-orang terbuang dari masyarakat Tiongkok masa dinasti Ching. Mereka menemukan relung dengan memangsa kapal-kapal yang berdagang di Laut China Selatan dengan menggunakan Kapal Jung. Perompakan juga dapat dilihat sebagai bentuk peperangan yang dilakukan penduduk asli untuk melawan pengaruh Eropa, yang merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara. Perompakan di Asia Timur Wokou atau Bajak laut Jepang (aksara Kanji: 倭寇 wōkòu; pengucapan Jepang: wakō; pengucapan Bahasa Korea : 왜구 waegu) were adalah bajak laut yang merampok pesisir di Tiongkok dan Korea mulai dari abad ketiga belas. Wokou umumnya terdiri dari bajak laut, serdadu, ronin, pedagang dan penyelundup berkebangsaan Jepang. Tahap awal aktivitas Wokou dimulai pada abad ketiga belas dan berlanjut sampai paruh kedua abad keempat belas. Bajak laut jepang memusatkan perhatian di Semenanjung Korea dan menyebar melintasi Laut Kuning ke Tiongkok. Mengikuti aktivitas bajak laut wokou pada saat itu Dinasti Ming berusaha melarang perdagangan sipil dengan Jepang, meskipun masih mempertahankan perdagangan antarpemerintah. Embargo ini tidak berhasil, dan memaksa para saudagar Tiongkok melindungi kepentingan mereka. Mereka melawan perintah Kekaisaran Dinasti Ming dan berdagang dengan Jepang secara ilegal. Perdagangan antarpemerintah tidak mencukupi keperluan dan membuat banyak perajin bangkrut. Ini memicu tahap kedua aktivitas para Wokou. Tahap kedua Wokou berlangsung dari awal sampai pertengahan abad keenam belas. Dalam masa ini komposisi dan kepemimpinan para Wokou bergeser menjadi sepenuhnya di Tiongkok. Dalam puncak keemasannya pada dasawarsa 1550-an, Wokou beroperasi di lautan Asia Timur, bahkan berlayar memudiki sungai-sungai besar seperti Sungai Yangtze. Jenis bajak laut : Bajak laut Bajak laut (pirate) adalah para perampok di laut yang bertindak di luar segala hukum. Kata pirate berasal dari bahasa Yunani yang berarti 'yang menyerang', 'yang merampok'. Dalam Bahasa Indonesia dan Melayu sebutan lain untuk bajak laut, lanun, berasal dari nama lain salah satu suku maritim di Indonesia dan Malaysia, Orang Laut. Tujuan mereka tidak bersifat politik, mereka mencari keuntungan sendiri dan tidak melayani siapapun kecuali di bawah bendera Jolly Roger (bendera bajak laut). Banyak dari corsario (corsair) berubah profesi menjadi bajak laut selama periode perdamaian antara Spanyol dan Inggris. Target utama penyerangan para bajak laut adalah sebagian besar kapal-kapal (dan juga daerah-daerah kolonial) yang berada di bawah kekuasaan Spanyol atau Portugis. Ini adalah suatu hal yang logis karena kedua kerajaan tersebut itulah yang memonopoli perdagangan antara Eropa dan Dunia Baru. Kapal-kapal yang mengangkut emas dan perak dari Amerika merupakan sasaran empuk para bajak laut. Namun demikian tak satupun bendera yang selamat dari kekejaman anjing-anjing laut. Raja-raja Eropa mencoba untuk berjuang melawan para pembajak dengan memasok senjata dan peralatan yang cukup pada kapal-kapalnya. Ironisnya, setiap kali diberikan kepada seorang kapten pemerintahan pada satu armada yang siap melawan pembajak — ini adalah undangan baginya untuk menyiapkan diri, dan kenapa tidak, berganti menjadi seseorang yang tadinya mau ia lawan. Corsario Kapal corsario (corsair) adalah kapal yang berlaut atas perintah dari seorang raja dan melakukan aksi-aksi perang melawan kepentingan kerajaan musuh (biasanya mencoba untuk melemahkan kekuasaan komersial dan kolonial). Para corsair ini dalam kekuasannya memiliki dokumen-dokumen yang memberikan kuasa kepada kapal yang dikendalikannya untuk berbuat aksi-aksi perang tersebut. Dokumen-dokumen tersebut dinamakan Letter of marque atau Patente de Corso. Batasan-batasan yang digariskan pada dokumen tersebut sangat kabur (tidak jelas) dan biasanya kapten-kapten corsario dan tripulasinya itulah yang memutuskan apa yang bisa mereka perbuat dan apa yang dilarang. Kekuasaan corsario dianugerahkan oleh seorang raja, walaupun dalam prakteknya biasanya, raja mendelegasikan pada seorang gubernur. Pada periode peperangan, delegasi corsario sering dipakai dalam ekspedisi-ekspedisi untuk melawan kepentingan musuh yang berpotensi. Ketika ini terjadi, kapten-kapten tersebut dan tripulasinya diwajibkan untuk menyerahkan semua rampasan hartanya kepada kerajaan terkecuali sebagian kecil (yang mungkin bisa seperlima atau lebih). Ketika kapal-kapal corsair tidak menjadi bagian dari suatu misi kerajan, mereka biasanya menyerang kapal apa saja selama ini tidak berbendera sama dengan kerajaan dari mana mereka berasal. Mereka beraksi seperti layaknya bajak laut namun masih menyimpan hak-hak berlaut yang bersifat corso (dilindungi oleh satu kerajaan). Harta rampasan yang diperoleh dengan cara ini adalah untuk mereka, walaupun diwajibkan untuk menyerahkan satu bagian untuk pemerintah koloni dari mana mereka berasal. Kapal-kapal corsair bisa dianggap sebagai pelabuhan aman bagi mereka yang berasal dari negara/kerajaan yang sama, dan lagi mereka mendapatkan perlindungan. Para corsair tak dapat dihukum gantung karena alasan pembajakan karena mereka mempunyai "izin" (kuasa hukum corso) yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kenyataannya jelas seorang corsair yang dikejar oleh musuh, tidak dapat mempercayai hal ini, karena ada kebiasaan menghukum gantung corsair musuh. Bucanero Definisi ini mulai dikenal pada sebagian koloni Perancis yang telah berdiri pada bagian barat koloni Spanyol (sekarang Haití). Mereka mendapatkan nama bucaneros (buccaneers), berasal dari kata Indian, bucan, yang merujuk pada tempat di mana daging diasapkan, dengan cara membakar kayu hijau di bawah beberapa tongkat dengan bentuk panggangan, yang mendapat nama barbeque. Di bagian pulau yang tidak terhuni (bagian timur dihuni oleh orang Spanyol) terjadi reproduksi secara luar biasa hewan banteng dan sapi dan para bucanero bekerja menangkap mereka untuk nantinya dijual kulit dan daging asapnya kepada kapal-kapal yang menghargai rasa dan ketahanan dari daging asap ini. Para bucanero hidup dalam alam bebas, tidak ada seorangpun yang memerintah atau menguasai mereka. Ini mengundang segala jenis orang yang diusir, buronan, budak, Indian pemberontak, dan orang-orang yang dikejar oleh agama. Jumlah bucanero ini bertambah dan pada tahun 1620 mereka mulai dikejar oleh orang-orang Spanyol. Mereka memutuskan untuk berbuat perampokan kecil di laut dan mendirikan pangkalan operasi di pulau Tortuga, dekat dengan koloni Spanyol. Pengakuan akan keberadaan mereka oleh Le Vasseur sebagai pemerintah pulau itu dan berangkat dari kepentingan riilnya, membawa mereka untuk berasosiasi dalam "Hermandad de la Costa" atau “persaudaraan daratan pantai” yang akan memunculkan asal dari filibusteros. Filibustero Karena di pulau Tortuga tidak terdapat buruan, para bucanero berhadapan dengan sebuah dilema untuk terus hidup: pergi dengan Canoa untuk berburu di teritori Spanyol atau mendedikasikan diri pada pembajakan. Mereka yang memilih pilihan terakhir dinamakan filibusteros (freebooter). Kata Filibustero berasal dari bahasa Belanda Vrij Buiter (”yang merampas harta” atau dalam bahasa Inggris, freebooter). Setelah mendapat pelajaran keras yang mereka dapatkan setelah diusir dari koloni Spanyol, para freebooter ini mengerti bahwa adalah perlu untuk bersatu jika mereka ingin melawan akan adanya kemungkinan risiko. Kebiasaan hidup dengan kemerdekaan yang penuh, membuat mereka tidak mengizinkan untuk diperintah oleh hukum, norma dan orang-orang di atas mereka. Maka lahirlah perkumpulan persaudaraan itu. Para filibusteros ini menyerang kapal apa saja, dari kerajaan manapun, walaupun kapal-kapal spanyolah yang sering menjadi korban mereka. Mereka seringkali menggunakan kapal kecil, sangat ringan dan mudah dikendalikan dan seringkali mereka dimodali dan didukung secara ekstra oficial oleh potensi-potensi dari Eropa dengan kepentingan untuk melemahkan perdagangan musuh. Mereka seringkali menggagalkan perdangan antarkoloni dan didongengkan akan aktuasi-aktuasi mereka yang berani dengan senjata yang minim dan tripulasi yang sedikit, mereka menyerang galeon-galeon kapal besar yang dipersenjatai secara luar biasa, yang mengangkut emas. Engagé Engagé adalah kata Perancis yang artinya 'yang terlibat', 'yang berkomitmen', atau 'yang siap bekerja'. Seorang engagé artinya adalah seseorang bebas yang menandatangani kontrak selama 3 tahun di mana dia diwajibkan bekerja sebagai pembantu untuk orang ketiga, dengan kondisi yang sama halnya dengan perbudakan. Ini biasanya terjadi selama 2 tahun pertama kontrak, kondisi kerjanya bagus, namun seringkali mereka diharuskan bekerja dalam kondisi yang keras selama etapa terakhir dari kontraknya yang mewajibkan mereka ditarik kembali/dikontrak lagi sebagai syarat perbaikan kondisi kerja mereka. Bajak Laut yang Terkenal : Barbary Corsair merupakan salah satu bajak laut terkenal dari Afrika Utara yg kerap menyerbu kapal-kapal di daerah Mediterania antara tahun 1520 hingga 1530. Corsair yang paling terkenal adalah Barbarossa bersaudara dan Occhiali. Karena saking melegandanya kisah bajak laut ini, banyak rumah produksi film menganggkat kisah-kisah perjalanan perompakan mereka, Sea Dogs merupakan bajak laut seperti Sir Francis Drake, yang secara rahasia ditugaskan oleh Ratu Elizabeth I untuk menyerang kapal-kapal Spanyol, musuh-musuh mereka di perairan Karibia. Surat dari Marque yang dikeluarkan oleh Kerajaan memberi restu resmi kepada para penjarah Inggris,sehingga mereka disebut pasukan pribadi (privateer). Ketika Raja James I menarik surat dari Marque pada tahun 1603, pasukan pribadi digantikan oleh buccaneers yang tidak mengenal hukum dan aturan seperti bajak laut Henry Morgan yang meneror Karibia dari pangkalan-pangkalan di Jamaica seperti Port Royal. Perompakan mencapai kejayaannya antara tahun 1690 hingga 1720, disaat sedang ramai-ramainya pelayaran kapal-kapal dagang antara Eropa dan koloni-koloninya diseluruh dunia. Di Samudera Hindia terdapat Bajak Laut seperti William Kidd dari Madagaskar. Di perairan Bahama, terdapat "Calico Jack" Racham dan para Bajak Laut Wanita, seperti Anne Bonny dan Mary Read Bajak Laut yang paling terkenal kejahatan dan kesadisannya sepanjang masa adalah "Blackbeard" atau Si Janggut Hitam (nama aslinya Edward Teach), yang selalu muncul dengan gaya khasnya, yaitu kembang api menyala yang terikat pada jenggot hitamnya yang lebat. Kematian Bajak Laut ini sangatlah tragis, kepala tanpa badannya digelantungkan diatas layar kapal kebesarannya, setelah ia beserta para pengikut-pengiktnya kalah dan terbunuh dalam pertempuran hebat melawan armada Laut Inggris. Aktifitas Bajak Laut sendiri mulai berkurang setelah tahun-tahun 1720, ketika pada era-era itu Angakatan Laut Inggris meyebar keseluruh Dunia. Hukum dan kebiasaan bajak laut Pulau Tortuga ('kura-kura') adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Haiti (di mana dulu dinamakan La española bersama dengan Santo Domingo yang sekarang). Luas pulau ini 220 km², termasuk pulau yang paling penting yang dijadikan tempat berkumpulnya bucaneerss Perancis, pusat dari “Persaudaraan La costa”. Kekejaman bajak laut sangat terkenal, begitu juga hukuman dari mereka. Salah satu darinya adalah penyeretan seseorang oleh baja rangka kapal (kerangka kapal yang dimulai dari bagian depan kapal sampai akhir). Di bagian atas kapal, seorang tahanan diikat di salah satu ujung kerangka. Di ujung kerangka yang lain dimasukkan ke dalam laut dan dibawa ke arah berlawanan di bawah kerangka kapal. Ketika ujung yang dibawa ini sampai ke bagian atas kapal (bagian belakang kapal tepatnya), si tahanan diikat lagi oleh tali ini. Untuk menghindari masuknya air laut ke mulut tahanan, mulutnya disumpal oleh lemak. Ketika perintah eksekusi diberikan, tahanan ditarik ke atas pada bagian kakinya, lalu dibiarkan jatuh ke laut, sementara beberapa orang menarik ujung yang lain ke arah berlawanan, sehingga tahanan terseret di bawah perahu sampai saat ia diangkat dari ujung kapal yang berlawanan. Operasi ini dilakukan beberapa kali. Selain ketakutan yang amat yang dialami tahanan, hukuman ini bertambah parah diakibatkan oleh penyeretan tahanan di bawah kapal yang ditutupi oleh moluscos dan kepala-kepala paku yang menyakiti badan tahanan itu. Hukuman yang berat lainnya adalah marron. Ini terdiri dari meninggalkan seseorang di sebuah pulau padang pasir yang terpisah dari rute-rute navigasi. Orang itu akan ditinggalkan dengan sedikit air, senjata api dan sedikit peluru. Orang itu akan pasti mati kelaparan atau terluka akibat peluru (mencoba bunuh diri) ataupun terbenam saat air laut pasang bilamana ia diturunkan di sebuah pulau kecil. Tidak dikenal siapa yang memberikan nama La Cofradía de los Hermanos de la Costa (persaudaraan) dan tidak juga diketahui siapa yang mendirikannya. Yang dapat diketahui hanyalah, mereka ada sejak para bucanneers diusir dari wilayah Spanyol tahun 1620. Sama halnya dengan perkumpulan lainnya, mereka mempunyai hukum-hukum, namun tidak tertulis. Ini lebih mengarah kepada persetujuan secara umum di mana semua berada di bawah hukum itu tepatnya untuk melindungi kebebasannya secara perorangan. Mereka terikat hanya oleh pemikiran persaudaraan. Tidak terdapat hakim maupun pengadilan, hanya sebuah dewan yang dibentuk oleh para filbusteros paling tua. Ada empat norma utama: * Dilarang berpikiran jelek terhadap negara (pulau di mana mereka tinggal) maupun agama. * Dilarang kepemilikan barang secara perorangan. Ini dimaksud dengan kepemilikan tanah di pulau itu. * Perkumpulan persaudaraan dilarang turut campur dalam kebebasan masing-masing individu. Masalah-masalah pribadi dipecahkan secara pribadi. Tak seorangpun diwajibkan ikut serta pada suatu ekspedisi bajak laut. Seseorang boleh meninggalkan perkumpulan itu kapan saja. * Tidak menerima wanita-wanita kulit putih bebas di dalam pulau itu. Larangan ini dimaksudkan hanya untuk wanita-wanita tersebut guna menghindari pertengkaran. Hanya wanita-wanita hitam dan wanita budak boleh berada di pulau itu. Semua saudara itu sama (dalam hak dan kewajiban) di antara mereka dan bahkan mereka mempunyai daftar ganti rugi untuk membayar bagi siapa yang terluka. Sebegitu jauhnya persaudaraan di antara mereka, sebelum mereka masuk ke dalam perkelahian, setiap bucanneer bersumpah dengan seorang rekannya dan jika salah satu dari mereka mati dalam perkelahian, yang lain menjadi penerima warisannya. Para bajak laut tidak mengubur hartanya. Mereka telah merisikokan jiwanya untuk mendapatkan harta itu dan di antara mereka saling menyimpan harta itu di tempat di mana yang lain bisa menemukannya. Biasanya mereka menghabiskan harta itu secepat mungkin atau sampai mereka bisa memulai ekspedisi baru. Sebelum berlabuh mereka telah menentukan berapa banyak harta yang akan diterima secara proporsional tiap pembajak. Telah ditentukan bahwa harta karun yang mereka dapatkan, segera menjadi barang umum dan selanjutnya masuk ke dalam proses pembagian. Ditentukan hukuman yang keras bagi mereka yang berani mengambil bagian dari harta untuk dirinya sendiri (tanpa sempat masuk ke dalam proses pembagian). Dan juga ditentukan upah/hadiah bagi mereka yang pertama yang menemukan sebuah buruan atau bagi yang pertama menginjakkan kaki di kapal yang dibajak. Biasanya, upahnya adalah kemungkinan untuk memilih bagian dari harta karun yang didapat. Pistol-pistol adalah bagian dari harta yang paling diminati karena kegunaannya dalam perkelahian (misalnya seorang Blackbeard memakai 8 pistol yang tersebar dan terpasang di pita peluru yang tersilang di dadanya). Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bajak_laut</div>

Bajak Laut

Bisa dikatakan bahwa sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi. Di sana, di mana terdapat kapal-kapal yang mengan...

Bung Karno : Dari Blangkon ke Kopiah

Bung Fajrin 10:13 AM

<h3 style="text-align: justify;" class="post-title entry-title"> Bung Karno : Dari Blangkon ke Kopiah </h3><div> </div><div style="text-align: justify;" class="post-header"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari beragam foto yang sering terpublikasi, ada tiga model penampilan kepala Bung Karno. Yang pertama adalah mengenakan sejenis blangkon, penutup kepala khas Jawa. Yang kedua, polos alias tidak mengenakan apa pun, dengan potongan rambut belah sisir dan sedikit berjambul. Yang ketiga, mengenakan kopiah. Ketiga model itu juga mewakili zamannya. Ia mengenakan busana paduan Jawa-Eropa saat bersekolah di sekolah Belanda: ELS di Mojokerto dan HBS di Surabaya. Blangkon di kepalanya juga menunjukkan status sosial tinggi. Terlebih pada saat itu, hanya anak-anak keturunan Raja atau kaum bangsawan (ningrat) yang boleh bersekolah bersama siswa-siswa Belanda. Jika bukan dari golongan ningrat, dia tentulah putra ambtenaar atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda untuk jenjang yang tergolong tinggi. Ayah Bung Karno, Raden Soekemi Sosrodihardjo adalah seorang guru senior. Nama Raden di depan namanya, menunjukkan bahwa ia berdarah biru. Sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai adalah keturunan bangsawan Singaraja, yang itu artinya dia juga berdarah biru. Karena itu pula Sukarno bisa bersekolah di sekolah Belanda. </div> <a href="http://1.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJfQv9dDI/AAAAAAAABJE/TWq12pWFAYQ/s1600/18Sukarno01.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5486731784953361458" src="http://1.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJfQv9dDI/AAAAAAAABJE/TWq12pWFAYQ/s400/18Sukarno01.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 227px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px; TEXT-ALIGN: center" /></a> Kemudian setamat HBS, ia melanjutkan ke THS (Technische Hoge School) -yang kemudian menjadi ITB. Pada saat itulah ia melepas blangkon dan membiarkan kepala dan rambutnya terbuka, dengan sisiran yang rapih. Untuk busana formal ia sama sekali tidak meniru gaya Belanda yang bergaya kolonial tropikal - stelan safari putih, celana pendek, kaus kaki tinggi dan topi gabus. Bung Karno justru lebih memilih stelan pantalon-jas-dasi putih dan kopiah hitam. <div style="text-align: justify;"> <a href="http://4.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJf0pazuI/AAAAAAAABJM/wDIyhi8sCzY/s1600/Andritea%28009%29.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5486731794589601506" src="http://4.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJf0pazuI/AAAAAAAABJM/wDIyhi8sCzY/s400/Andritea%28009%29.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" /></a> Nah, kapan kopiah mulai bertengger di atas kepala Bung Karno. Pendek cerita, sejarah itu dimulai saat Bung Karno membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), 4 Juli 1927. Di situlah ia mengusulkan agar setiap kader dan pengurus PNI wajib mengenakan kopiah sebagai identitas. Atas usul itu, Ali Sastroamidjojo, salah satu dedengkot PNI menolak. Tapi suara Ali kalah dengan suara floor. Akhirnya, kopiah pun menjadi penutup kepala resmi PNI. Dalam perkembangannya, kopiah bukan hanya monopoli kader partai dan pengurus PNI, melainkan juga menjadi identitas kaum pergerakan. Hampir semua aktivis pergerakan mengenakan kopiah. Dan sejarah pun kemudian mencatat, kopiah dipopulerkan Bung Karno sebagai identitas bangsa Indonesia. Hingga hari ini. Tahukah Anda, popularitas kopiah tak lepas dari sosok Bung Karno yang memang sangat dikagumi dan dicintai rakyat? Terlebih dalam setiap penampilan, utamanya saat berpidato di depan lautan massa, ia senantias mengenakan kopiah. Nah, juru foto di studio foto langganannya, begitu kreatif dengan memajang foto-foto Bung Karno di etalase studionya di Bandung. Tak jarang, para pejalan kaki di depan studio foto itu berhenti dan berdiri lama menatap foto pemuda gagah berkopiah yang sedang berpidato berapi-api. Dialah Sukarno. Yang paling gemar mengamati foto-foto supermodel amatir Bung Karno itu utamanya adalah para siswi sekolah MULO yang letaknya di Jl. Sunda, Bandung. Suasananya barangkali mirip dengan gadis-gadis remaja yang mentap foto model pujaannya di etalase-etalase studio foto. <a href="http://3.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJgr3u-_I/AAAAAAAABJc/quSLubzgBG4/s1600/soekarno1.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5486731809413594098" src="http://3.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJgr3u-_I/AAAAAAAABJc/quSLubzgBG4/s400/soekarno1.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 332px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" /></a> <a href="http://4.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJgJyJ0OI/AAAAAAAABJU/9nO_VnznZxM/s1600/4296_1100732836417_1169576315_30314837_4091781_n.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5486731800263381218" src="http://4.bp.blogspot.com/_-LXTsUgOVcg/TCTJgJyJ0OI/AAAAAAAABJU/9nO_VnznZxM/s400/4296_1100732836417_1169576315_30314837_4091781_n.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 286px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" /></a> Sumber : <a href="http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=44">http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=44</a></div>

Bung Karno : Dari Blangkon ke Kopiah

Bung Karno : Dari Blangkon ke Kopiah Dari beragam foto yang sering terpublikasi, ada tiga model penampilan kepala Bung Karno. Yang pe...

Contoh Surat Sewa Menyewa

Bung Fajrin Officium Nobile 7:46 PM

<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; ">SURAT PERJANJIAN SEWA / KONTRAK RUMAHYang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Drs. Kadir Jaelani Sumanto Alamat : Jl. Jambu Klutuk No. 12 Kel. Kebon Singkong Kec. Asoy Geboy Jakarta Tengah No. KTP : 1234567890 Pekerjaan : Pegawai SwastaSelanjutnya disebut Pihak Pertama (I)Dengan ini menerangkan bahwa :Nama : Mimit Sardemit Alamat : Jl. Ayam Kate Merah No. 7x Kel. Pondok Sengon Kec. Tanah Adik Jakarta Tengah No. KTP : 0987654321 Pekerjaan : WiraswastaSelanjutnya disebut Pihak Kedua (II)Dalam hal ini, Pihak Pertama (I) menyewakan/mengontrakkan rumah tinggal kepada Pihak Kedua (II) yaitu sebuah bangunan, dinding batu bata, atap genteng, lantai keramik, berikut aliran listrik, air PAM dan sambungan telepon yang beralamat di Jl. Kereta Babaranjang III No. 4 Kel. Orang Udik Kec. Kali Cetek Jakarta TengahSewa tersebut dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp. 6.000.000,- selama satu tahun. terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 yang mana uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh Pihak Kedua (II) kepada Pihak Pertama secara Tunai, maka :Pihak Kedua (II) sebagai pengontrak menjamin bahwa, Rumah tersebut : a. Tidak disewakan kepada orang lain. b. Tidak dijaminkan atau digadaikan untuk pelunasan suatu hutang. c. Pihak Kedua (II) wajib memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap rumah tersebut selama masa kontrak. d. Rumah yang disewakan tersebut sebagai Rumah Tinggal, apabila di kemudian hari dipergunakan untuk hal-hal yang dapat menyalahi / melanggar hukum, di luar tanggung jawab Pihak Pertama (I). e. Tidak diperbolehkan menambah / mengurangi bangunan tersebut kecuali ada kesepakatan / persetujuan dari Pihak Pertama (I). f. Apabila dikehendaki dapat diperpanjang setelah jangka waktu selesai, dengan harga sewa dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian secara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum masa berakhir sewa.Apabila dalam perjanjian sewa menyewa ini berakhir, Pihak Kedua (II) harus mengembalikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, rekening listrik, air (PAM) dan rekening telepon telah dilunasi serta terpelihara baik, tepat pada waktunya kepada Pikah Pertama (I).Demikian Surat Perjanjian ini dibuat atas persetujuan antara Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) secara musyawarah dan mufakat serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.----------------------------------------------------------------- Jakarta, 12 Desember 2007------- Pihak Pertama (I) -------------------------------------------- Pihak Kedua (II)------------- TTD A ------------------------------------------------------ Materai & TTD B(Drs. Kadir Jaelani Sumanto) -------------------------------------- (Mimit Sardemit)

Contoh Surat Sewa Menyewa

SURAT PERJANJIAN SEWA / KONTRAK RUMAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. Kadir Jaelani Sumanto Alamat : Jl. Jambu Klutuk No. 12...

AMDAL

Bung Fajrin Lingkungan 1:59 AM

<div style="text-align: justify;"> </div>Apa yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). "...kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan..." Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari : <div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) </li></ul><div style="text-align: justify;"> </div>Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. <a name="2"></a>Apa guna AMDAL?<div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan</li></ul><div style="text-align: justify;"> </div>"...memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif" "...digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan" <a name="3"></a>Bagaimana prosedur AMDAL? Prosedur AMDAL terdiri dari :<div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Proses penapisan (screening) wajib AMDAL </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping) </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.</li></ul><div style="text-align: justify;"> </div> Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. <a name="4"></a>Siapa yang harus menyusun AMDAL? Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000. <a name="5"></a>Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL? Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. <a name="6"></a>Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ? Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :<div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Identitas pemrakarsa </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Rencana Usaha dan/atau kegiatan </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Dampak Lingkungan yang akan terjadi </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Tanda tangan dan cap</li></ul><div style="text-align: justify;"> </div>Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :<div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota </li><li class="MsoNormal" style="line-height: 130%;">Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara </li></ul><div style="text-align: justify;"> </div> <a name="7"></a>Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ? AMDAL-UKL/UPL Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru. AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat "memperbaiki" ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

AMDAL

Apa yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar da...

Bung Fajrin 1:27 AM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 					  Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang -undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan; c.bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaran Republik Indonesia; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 A Undang -Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;  Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:  Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.  BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Unda ng-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pros es pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. 2. Peraturan Perundang-undangan adal ah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berw enang dan mengikat secara umum. 3. Undang-Undang adal ah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat denga n persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 8. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 9. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 11. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 12. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.  Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.  Pasal 3 (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Neg ara. (3). Penempatan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara tidak merupakan dasar pemberlakuannya.  Pasal 4 					Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.  BAB II ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 5 Dalam membentuk Peratur an Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangen yang baik yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan meteri muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan ke hasilgunaan; f. kejelasan rumusan;dan g. keterbukaan.' Pasal 6 (1). Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kapastian hukum; d an atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapa t, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.  Pasal 7 (1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama. dengan kepala desa atau nama lainnya. (3). Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh p eraturan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. (4). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempun yai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (5). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB III MATERI MUATAN Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undan g-Undang berisi hal-hal yang : a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. hak-hak asasi m anusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara. b. diperintahkan oleh suatu Undang-Unda ng untuk diatur dengan Undang-Undang.  Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.  Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.  Pasal 11 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang ataumateri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.  Pasal 12 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Pasal 13 					Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang 3etingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 14 Materi muatan mengenai kete ntuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.  BAB V PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG Pasal 15 (1). Perencanaan penyus unan Undang -Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional. (2). Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah  Pasal 16 (1). Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. (2). Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bi dang legislasi. (3). Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh -menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundangundangan. (4). Ketentuan mengenai tata cara penyus unan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.  BAB V PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian Kesatu Persia pan Pembentuk Undang-Undang Pasal 17 (1). Rancangan undang-.undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional . (2). Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 					(3). Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukanrancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.  Pasal 18 (1). Rancangan undang -undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (2). Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, di koordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.  Pasal 19 (1). Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.  Pasal 20 (1). Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Dalam surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. (3). Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima. (4). Untuk keperluan pernahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperban yak naskah rancangan undangundang tersebut dam jumlah yang diperlukan.  Pasal 21 (1). Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengar: surat pimpinan , Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. (2). Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima. (3). Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.  Pasal 22 (1). Penyebarluasan rancangan undang -undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakanoleh instansi pemrakarsa  Pasal 23 Apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikanrancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 					  Bagian Kedua Persiapan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pem erintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan peraturan Presiden.    Pasal 25 (1). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-,Undang harus diajuka n ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (2). Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peratura n pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang -undang. (3). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku. (4). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.  Bagian Ketiga Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 26 Rancangan peraturan daerah dapat berasal lari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-mas ing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota.  Pasal 27 Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden.  Pasal 28 (1). Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dewan perwakilan rakyat daerah. (2). Ketentuan mengena tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pasal 29 (1). Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. (2). Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/'walikota.  Pasal 30 (1). Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. (2). Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur ataubupati/walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.  Pasal 31 Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau, bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.  BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 32 (1). Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. (2). Pembahasan rancangan undang -undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah. (3). Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. (4). Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan rancangan undang -undang yang dibahas. (5). Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkattingkat pembicaraan. (6). Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada, ayat (6) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal 33 Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan Dewan Perwakilan Daerah akan dimulainya pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).  Pasal 34 Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang ber kaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.  Pasal 35 (1). Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2). Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal 36 (1). Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang lama dengan pem bahasan rancangan undang-undang. (2). Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (3). Dalam hal rancangan undang -undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. (4). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat. mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.  Bagian Kedua Pengesaha n Pasal 37 					(1). Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2). Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  Pasal 38 (1). Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2). Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani ola3h Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. (3). Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengasahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan kete ntuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lem baran Negara Republik Indonesia.,  Pasal 39 (1). Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang -Undang. (2). Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. (3). Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pem erintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Ke satu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan R akyat Daerah Pasal 40 (1). Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati/wali kota. (2). Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkattingkat pembicaraan. (3). Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khususmenangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pasal 41 (1). Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dari gubernur atau bupati/walikota. (2). Rancangan peraturan daerah yang sehingga dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Bagian Kedua Penetapan Pasal 42 (1). Rancang an peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (2). Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) had terhitung sejak tanggal persetujuan bers ama.  Pasal 43 (1). Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota deng an membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. (2). Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajib diundangkan. (3). Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahann ya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.  BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 44 (1). Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2). Ketentuan mengenai teknik penyus unan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan pe raturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturanPresiden.  BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian Kesatu Pengundangan Pasal 45 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Berita Negara Republik Indonesia; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah.  Pasal 46 (1). Peraturan Perundang -unda ngan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden mengenai : 1) pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan 2) pernyataan keadaan bahaya. d. Peraturan Perundang -undangan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2). Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peratura n Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Pasal 47 (1). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2). Tambahan Berita Negara Republik Ind onesia memuat penjelasan peraturan perundangundangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 48 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.  Pasal 49' 					(1). Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. (2). Peratu ran Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah. (3). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sek retaris daerah.  Pasal 50 Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.  Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 51 Pemerintah wajib menyebarluaskan Peratur an Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.  Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran, Daerah dan peraturan di b awahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.  BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 53 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.  BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daera h Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang -Undang ini.  BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.  BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.  Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tertang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat; b. Ketentuan-ketentuan dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini; dan c. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang- Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 58 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...                                PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 				  I. UMUM 				  Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang Kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.  Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang, baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.  Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari, masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu: 1. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 1847 : 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang -undangan. Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini merupakan Undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta. 3. Undang-undang Nomor 2, Tahun 1930 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang -undang Federal dari Peraturan Pemerintah sebagai Undang-undang Federal. 					4. Selain Undang-undang tersebut, terda pat pula ketentuan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara; c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang -undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang -undang; e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusuran Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang -undang dan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah.  Dengan adanya perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka berbagai peraturan perundangundangan tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara Iengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.  Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.  Namun Undang-Undang ini hanya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena tidak termasuk kompetensi pembentuk undang-undang ke bawah.  Dalam Undang-Undang ini, pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.  Untuk menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.  II. PASAL DEMI PASAL 				Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 				Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalahsesuai dengan Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligusdasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturanperundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai -nilai yang terkandungdalam Pancasila. Pasal 3 				Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuathukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang -Undang Dasar. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Ketentuan, ini menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku sejak ditetapkan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat. Pasal 4 Yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini hanya Undang-Undang ke bawah, mengingat Undang-Undang Dasar tidak termasuk kompetensi pembentukan undang- undang. Pasal 5 				Huruf a Yang dimaksud dengan "Penjelasan tujuan" adalah bahwa setiappembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuanyang jelas yang hendak dicapai. 				Huruf b Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 				Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang -undangannya. 				Huruf d Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektfitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 				  Huruf e Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 				Huruf f Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang -undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang -undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 				Huruf g Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 				Pasal 6 Ayat (1) Huruf a 				Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap peraturan perundang -undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkanPancasila. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang -undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh berisi hal -hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat meIalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara laina. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas p raduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Huruf a 				Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala bidang, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 				Ayat (5) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangansetiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 8 				Cukup jelas. Pasal 9 				Cukup jelas. Pasal 10 				Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. Pasal 11 				Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkanpembentukannya. Pasal 1 2 				Cukup jelas. Pasal 13 				Yang dimaksud dengan "yang setingkat" dalam ketentuan ini adalah nama lain dari pemerintahan tingkat desa. Pasal 14 				Cukup jelas. Pasal 15 				Agar dalam Pembentukan peraturan perundang -undangan dapat dilaksanakan secara,berencana maka pembentukan peraturan perundang -undangan perlu dilakukanberdasarkan Program Legislasi Nasional. Dalam Program Legislasi, Nasional tersebutditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.Untuk maksud tersebut, maka dalam Program Legislasi Nasional memuat programlegislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Program Legislasi Nasional hanyamemuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur sertakaitannya dengan peraturan perundang -undangan Iainnya. Oleh karena itu,penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Untuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah. Di samping memperhatikan ha di atas, Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 				Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Dalam ketentuan ini yang, dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program legislasi Nasional. 				Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 				Cukup jelas. Pasal 20 				Cukup, jelas. Pasal 21 				Cukup jelas. Pasal 22 				Maksud "penyebarluasan" dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran. Pasal 23 				Cukup jelas. Pasal 24 				Cukup jelas. Pasal 25 				Ayat (1) Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses. Ayat (2) 1 Cukup jelas. 				Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Cukup jelas. 				Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 				Cukup jelas. Pasal 28 				Cukup jelas. Pasal 29 				Cukup jelas. Pasal 30 				Sebagaimana rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah juga disebarluaskan, misalnya melalui Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, internet, media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga khalayak ramai mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas di dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas tersebut. Pasal 31 				Cukup jelas. Pasal 32 				Ketentuan mengenal tingkat pembahasan rancangan undang -undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku juga terhadap pembahasan rancangan undangundang: a. usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat; b. ratifikasi; c. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara serta nota keuangan; e. perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan f. perhitungan anggaran negara. Pasal 33 				Cukup jelas. Pasal 34 				Cukup jelas. Pasal 35 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali rancangan undang-undang. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 				Ayat (1) Penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kepada Presiden, disertai Surat Pengantar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara formil rancangan undang-undang menjadi Undang-undang setelah disahkan oleh Presiden. 				Ayat (2) Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang kelembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara. 				Pasal 38 Batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pasa1 39 Cukup jelas. Pasal 40 				Ayat (1) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan erwakilan rakyat daerah, gubernur atau bupati/walikota dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Cukup jelas. 				Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 				Cukup jelas. Pasal 43 				Cukup jelas. Pasal 44 				Penyempurnaan teknik dan penjelasan rancangan undang-undang yang masih mengandung kesalahan tersebut mencakup pula format rancangan undang-undang. 				Pasal 45 Dengan diundangkan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. 				Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 				Cukup jelas. Pasal 48 				Cukup jelas. Pasal 49 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Daerah misalnya Peraturan Nagari, Peraturan Desa, atau Peraturan Gampong di lingkungan Daerah yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. 				Pasal 50 Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 51 				Yang dimaksud dengan dengan "menyebarluaskan" adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundangundangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak. Pasal 52 				Yang dimaksud dengan dengan "menyebarluaskan" adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud - maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan; misalnya, meIalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, stasiun daerah, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan. Pasal 53 				Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 54 				Ketentuan dalam pasal ini menyangkut keputusan di bidang administrasi di berbagai lembaga yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan dikenal dengan keputusan yang bersifat tidak mengatur. Pasal 55 				Cukup jelas. Pasal 56 				Cukup jelas. Pasal 57 				Cukup jelas. Pasal 58 				Cukup jelas.  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...