Asas-Asas Hukum Pidana

<div style="text-align: justify;"> <span class="post-comment-link" style="font-family: georgia;"> </span> 1. <span style="color: #000099;">Asas Legalitas</span><br />Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.<br /><br />2. <span style="color: red;">Asas Keseimbangan</span><br />Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.<br /><br />3. <span style="color: #33ff33;">Asas Praduga Tak Bersalah </span><br />Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap.<br /><br />4. <span style="color: #6600cc;">Asas Unifikasi</span><br />Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia<br /><br />5. <span style="color: #663300;">Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi</span>.<br />Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.<br /><br />6. <span style="color: #333333;">Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan</span><br />Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa.<br /><br />7. <span style="color: #003300;">Asas Oportunitas</span><br />Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.<br /><br />8. <span style="color: #999900;">Asas akusator </span><br />Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.<br /><br />9. <span style="color: #993399;">Prinsip Pembatasan Penahanan</span><br />Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum.<br /><br />10. <span style="color: #cc0000;">Prinsip Diferensiasi Fungsional</span><br />Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.<br /><br />11. <span style="color: #336666;">Prinsip Saling Koordinasi</span><br />Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum.<br /><br />12.<span style="color: #000066;"> Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi</span><br />Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.<br /><br />13. <span style="color: #996633;">Peradilan tebuka Untuk Umum</span><br />Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).<br /><br />14. <span style="color: #00cccc;">Kekuasaan Hakim yang Tetap</span><br />Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.<br /><br />15. <span style="color: #009900;">Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan</span><br />Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata.<br /><br />16. <span style="color: #999900;">Bantuan hukum bagi terdakwa</span><br />Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.<br /><br /><br /><span style="color: #660000; font-weight: bold;">Daftar Pustaka:</span><br />Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.<br />Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.<br />Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.<br />Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.<br /><br />Sumber : http://raja1987.blogspot.com/2009/12/asas-hukum-acara-pidana.html</div>

Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2. Asas Keseimbangan Yaitu proses hukum...

Read more »

Jenis-Jenis Alat Bukti Surat Dalam Hukum Pidana

<h2 style="text-align: justify;"><span>Jenis-Jenis<span> </span>Alat Bukti Surat</span></h2><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="SV">Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Surat resmi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. <span lang="SV">Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 39pt; text-align: justify; text-indent: -21pt;"><span lang="SV"><span>a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 39pt; text-align: justify; text-indent: -21pt;"><span lang="SV"><span>b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya. </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti “laporan”. Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah “surat keterangan ahli” yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah </span><i><span lang="SV">Visum Et Repertum</span></i><span lang="SV"> dari Ahli Kedokteran Kehakiman. </span><span lang="SV">Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli. </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span>Surat tidak resmi<span lang="SV"></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">Beberapa perbedaan tersebut adalah :</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), <span> </span>dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>3)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="SV"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="SV">B. Alat Bukti Surat dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. </span></b></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa undang-undang yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang surat, antara lain :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span> </span></span>Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun merekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span> </span><span lang="SV">Disamping menentukan pengertian mengenai dokumen, diatur juga tentang arsip yang diartikan sebagai sesuatu yang tertulis, dapat dilihat, dan didengar seperti kumpulan naskah atau kumpulan dokumen yang berupa tulisan.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span> </span>Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda disik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span>a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span>Tulisan, suara, atau gambar,</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Peta rancangan foto atau sejenisnya.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2003 disebutkan bahwa alat bukti dalam Undang-undang ini adalah :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>3)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span> </span>Alat bukti dalam tindak pidana terorisme meliputi :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (surat termasuk di dalamnya)</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Tulisan,suara, atau gambar, rancangan foto atau sejenisnya.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Huruf, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh perang yang mampu membaca atau memahaminya.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span>5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV"><span> </span>Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau;</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"><span>c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="SV">Didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV"> </span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Dalam undang-undang ini dokumen dan alat bukti surat digital dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="SV">Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam praktek pengadilan di Indonesia, alat bukti surat yang tidak tertulis diatas kertas seperti<i> email</i> dan arsip elektronik lainnya masih belum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Namun dalam tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri yang disebutkan di atas, data elektronik sudah diakui secara sah sebagai alat bukti. Penyebutan data-data elektronik sebagai alat bukti dalam undang-undang tersebut tidaklah jelas sebagai alat bukti apa, kecuali dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan tambahan alat bukti selain yang terdapat di KUHAP (termasuk data-data elektronik) adalah termasuk alat bukti petunjuk.</span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"> <span lang="SV">Mengapa bahasan mengenai alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP kami bahas dalam makalah mengenai alat bukti surat? Karena data-data elektronik tersebut dapat di <i>print out </i>di atas kertas, sehingga perlu dibedakan dengan alat bukti surat yang dalam bentuk kertas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.</span></div><span lang="SV"></span></div><span lang="SV"><br />http://raja1987.blogspot.com/2010/03/surat-sebagai-alat-bukti-dalam-hukum.html</span>

Jenis-Jenis Alat Bukti Surat Dalam Hukum Pidana

Jenis-Jenis Alat Bukti Surat Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi : 1. Surat resmi Yang dimaksud dengan s...

Read more »