KoranKalbar

Bung Fajrin 1:27 AM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 					  Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang -undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan; c.bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaran Republik Indonesia; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 A Undang -Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;  Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:  Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.  BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Unda ng-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pros es pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. 2. Peraturan Perundang-undangan adal ah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berw enang dan mengikat secara umum. 3. Undang-Undang adal ah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat denga n persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 8. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 9. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 11. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 12. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.  Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.  Pasal 3 (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Neg ara. (3). Penempatan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara tidak merupakan dasar pemberlakuannya.  Pasal 4 					Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.  BAB II ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 5 Dalam membentuk Peratur an Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangen yang baik yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan meteri muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan ke hasilgunaan; f. kejelasan rumusan;dan g. keterbukaan.' Pasal 6 (1). Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kapastian hukum; d an atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapa t, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.  Pasal 7 (1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama. dengan kepala desa atau nama lainnya. (3). Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh p eraturan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. (4). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempun yai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (5). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB III MATERI MUATAN Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undan g-Undang berisi hal-hal yang : a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. hak-hak asasi m anusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara. b. diperintahkan oleh suatu Undang-Unda ng untuk diatur dengan Undang-Undang.  Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.  Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.  Pasal 11 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang ataumateri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.  Pasal 12 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Pasal 13 					Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang 3etingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 14 Materi muatan mengenai kete ntuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.  BAB V PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG Pasal 15 (1). Perencanaan penyus unan Undang -Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional. (2). Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah  Pasal 16 (1). Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. (2). Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bi dang legislasi. (3). Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh -menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundangundangan. (4). Ketentuan mengenai tata cara penyus unan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.  BAB V PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian Kesatu Persia pan Pembentuk Undang-Undang Pasal 17 (1). Rancangan undang-.undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional . (2). Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 					(3). Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukanrancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.  Pasal 18 (1). Rancangan undang -undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (2). Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, di koordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.  Pasal 19 (1). Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.  Pasal 20 (1). Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Dalam surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. (3). Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima. (4). Untuk keperluan pernahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperban yak naskah rancangan undangundang tersebut dam jumlah yang diperlukan.  Pasal 21 (1). Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengar: surat pimpinan , Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. (2). Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima. (3). Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.  Pasal 22 (1). Penyebarluasan rancangan undang -undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. (2). Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakanoleh instansi pemrakarsa  Pasal 23 Apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikanrancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 					  Bagian Kedua Persiapan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pem erintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan peraturan Presiden.    Pasal 25 (1). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-,Undang harus diajuka n ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (2). Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peratura n pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang -undang. (3). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku. (4). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.  Bagian Ketiga Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 26 Rancangan peraturan daerah dapat berasal lari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-mas ing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota.  Pasal 27 Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden.  Pasal 28 (1). Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dewan perwakilan rakyat daerah. (2). Ketentuan mengena tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pasal 29 (1). Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. (2). Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/'walikota.  Pasal 30 (1). Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. (2). Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur ataubupati/walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.  Pasal 31 Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau, bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.  BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 32 (1). Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. (2). Pembahasan rancangan undang -undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah. (3). Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. (4). Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan rancangan undang -undang yang dibahas. (5). Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkattingkat pembicaraan. (6). Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada, ayat (6) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal 33 Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan Dewan Perwakilan Daerah akan dimulainya pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).  Pasal 34 Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang ber kaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.  Pasal 35 (1). Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2). Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal 36 (1). Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang lama dengan pem bahasan rancangan undang-undang. (2). Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (3). Dalam hal rancangan undang -undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. (4). Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat. mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.  Bagian Kedua Pengesaha n Pasal 37 					(1). Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2). Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  Pasal 38 (1). Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2). Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani ola3h Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. (3). Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengasahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan kete ntuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lem baran Negara Republik Indonesia.,  Pasal 39 (1). Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang -Undang. (2). Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. (3). Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pem erintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Ke satu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan R akyat Daerah Pasal 40 (1). Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati/wali kota. (2). Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkattingkat pembicaraan. (3). Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khususmenangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pasal 41 (1). Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dari gubernur atau bupati/walikota. (2). Rancangan peraturan daerah yang sehingga dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Bagian Kedua Penetapan Pasal 42 (1). Rancang an peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (2). Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) had terhitung sejak tanggal persetujuan bers ama.  Pasal 43 (1). Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota deng an membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. (2). Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajib diundangkan. (3). Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahann ya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.  BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 44 (1). Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2). Ketentuan mengenai teknik penyus unan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan pe raturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturanPresiden.  BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian Kesatu Pengundangan Pasal 45 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Berita Negara Republik Indonesia; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah.  Pasal 46 (1). Peraturan Perundang -unda ngan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden mengenai : 1) pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan 2) pernyataan keadaan bahaya. d. Peraturan Perundang -undangan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2). Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peratura n Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Pasal 47 (1). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2). Tambahan Berita Negara Republik Ind onesia memuat penjelasan peraturan perundangundangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 48 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.  Pasal 49' 					(1). Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. (2). Peratu ran Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah. (3). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sek retaris daerah.  Pasal 50 Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.  Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 51 Pemerintah wajib menyebarluaskan Peratur an Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.  Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran, Daerah dan peraturan di b awahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.  BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 53 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.  BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daera h Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang -Undang ini.  BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.  BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.  Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tertang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat; b. Ketentuan-ketentuan dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini; dan c. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang- Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 58 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...                                PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 				  I. UMUM 				  Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang Kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.  Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang, baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.  Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari, masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu: 1. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 1847 : 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang -undangan. Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini merupakan Undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta. 3. Undang-undang Nomor 2, Tahun 1930 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang -undang Federal dari Peraturan Pemerintah sebagai Undang-undang Federal. 					4. Selain Undang-undang tersebut, terda pat pula ketentuan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara; c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang -undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang -undang; e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusuran Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang -undang dan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah.  Dengan adanya perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka berbagai peraturan perundangundangan tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara Iengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.  Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.  Namun Undang-Undang ini hanya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena tidak termasuk kompetensi pembentuk undang-undang ke bawah.  Dalam Undang-Undang ini, pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.  Untuk menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.  II. PASAL DEMI PASAL 				Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 				Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalahsesuai dengan Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligusdasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturanperundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai -nilai yang terkandungdalam Pancasila. Pasal 3 				Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuathukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang -Undang Dasar. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Ketentuan, ini menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku sejak ditetapkan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat. Pasal 4 Yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini hanya Undang-Undang ke bawah, mengingat Undang-Undang Dasar tidak termasuk kompetensi pembentukan undang- undang. Pasal 5 				Huruf a Yang dimaksud dengan "Penjelasan tujuan" adalah bahwa setiappembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuanyang jelas yang hendak dicapai. 				Huruf b Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 				Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang -undangannya. 				Huruf d Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektfitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 				  Huruf e Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 				Huruf f Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang -undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang -undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 				Huruf g Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 				Pasal 6 Ayat (1) Huruf a 				Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap peraturan perundang -undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkanPancasila. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang -undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh berisi hal -hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat meIalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara laina. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas p raduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Huruf a 				Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala bidang, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 				Ayat (5) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangansetiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 8 				Cukup jelas. Pasal 9 				Cukup jelas. Pasal 10 				Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. Pasal 11 				Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkanpembentukannya. Pasal 1 2 				Cukup jelas. Pasal 13 				Yang dimaksud dengan "yang setingkat" dalam ketentuan ini adalah nama lain dari pemerintahan tingkat desa. Pasal 14 				Cukup jelas. Pasal 15 				Agar dalam Pembentukan peraturan perundang -undangan dapat dilaksanakan secara,berencana maka pembentukan peraturan perundang -undangan perlu dilakukanberdasarkan Program Legislasi Nasional. Dalam Program Legislasi, Nasional tersebutditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.Untuk maksud tersebut, maka dalam Program Legislasi Nasional memuat programlegislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Program Legislasi Nasional hanyamemuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur sertakaitannya dengan peraturan perundang -undangan Iainnya. Oleh karena itu,penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Untuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah. Di samping memperhatikan ha di atas, Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 				Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Dalam ketentuan ini yang, dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program legislasi Nasional. 				Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 				Cukup jelas. Pasal 20 				Cukup, jelas. Pasal 21 				Cukup jelas. Pasal 22 				Maksud "penyebarluasan" dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran. Pasal 23 				Cukup jelas. Pasal 24 				Cukup jelas. Pasal 25 				Ayat (1) Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses. Ayat (2) 1 Cukup jelas. 				Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Cukup jelas. 				Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 				Cukup jelas. Pasal 28 				Cukup jelas. Pasal 29 				Cukup jelas. Pasal 30 				Sebagaimana rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah juga disebarluaskan, misalnya melalui Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, internet, media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga khalayak ramai mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas di dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas tersebut. Pasal 31 				Cukup jelas. Pasal 32 				Ketentuan mengenal tingkat pembahasan rancangan undang -undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku juga terhadap pembahasan rancangan undangundang: a. usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat; b. ratifikasi; c. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara serta nota keuangan; e. perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan f. perhitungan anggaran negara. Pasal 33 				Cukup jelas. Pasal 34 				Cukup jelas. Pasal 35 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali rancangan undang-undang. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 				Ayat (1) Penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kepada Presiden, disertai Surat Pengantar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara formil rancangan undang-undang menjadi Undang-undang setelah disahkan oleh Presiden. 				Ayat (2) Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang kelembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara. 				Pasal 38 Batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pasa1 39 Cukup jelas. Pasal 40 				Ayat (1) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan erwakilan rakyat daerah, gubernur atau bupati/walikota dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. 				Ayat (2) Cukup jelas. 				Ayat (3) Cukup jelas. 				Ayat (4) Cukup jelas. 				Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 				Cukup jelas. Pasal 43 				Cukup jelas. Pasal 44 				Penyempurnaan teknik dan penjelasan rancangan undang-undang yang masih mengandung kesalahan tersebut mencakup pula format rancangan undang-undang. 				Pasal 45 Dengan diundangkan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. 				Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 				Cukup jelas. Pasal 48 				Cukup jelas. Pasal 49 				Ayat (1) Cukup jelas. 				Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Daerah misalnya Peraturan Nagari, Peraturan Desa, atau Peraturan Gampong di lingkungan Daerah yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. 				Pasal 50 Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 51 				Yang dimaksud dengan dengan "menyebarluaskan" adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundangundangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak. Pasal 52 				Yang dimaksud dengan dengan "menyebarluaskan" adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud - maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan; misalnya, meIalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, stasiun daerah, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan. Pasal 53 				Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 54 				Ketentuan dalam pasal ini menyangkut keputusan di bidang administrasi di berbagai lembaga yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan dikenal dengan keputusan yang bersifat tidak mengatur. Pasal 55 				Cukup jelas. Pasal 56 				Cukup jelas. Pasal 57 				Cukup jelas. Pasal 58 				Cukup jelas.  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA

Bung Fajrin Officium Nobile 8:16 PM

<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Alat Bukti Surat</h2><div style="text-align: justify;"> </div>Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi :<div style="text-align: justify;"> </div>1. Surat resmi<div style="text-align: justify;"> </div>Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :<div style="text-align: justify;"> </div>a. keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.<div style="text-align: justify;"> </div>b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya. <div style="text-align: justify;"> </div>Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti “laporan”. Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah “surat keterangan ahli” yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah Visum Et Repertum dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli. <div style="text-align: justify;"> </div>Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>2. Surat tidak resmi<div style="text-align: justify;"> </div>Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).<div style="text-align: justify;"> </div>Beberapa perbedaan tersebut adalah :<div style="text-align: justify;"> </div>a. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.<div style="text-align: justify;"> </div>b. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.<div style="text-align: justify;"> </div>c. Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan :<div style="text-align: justify;"> </div>1) Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya.<div style="text-align: justify;"> </div>2) Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.<div style="text-align: justify;"> </div>3) Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>B. Alat Bukti Surat dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. <div style="text-align: justify;"> </div>Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa undang-undang yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang surat, antara lain :<div style="text-align: justify;"> </div>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan<div style="text-align: justify;"> </div> Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun merekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan<div style="text-align: justify;"> </div> Disamping menentukan pengertian mengenai dokumen, diatur juga tentang arsip yang diartikan sebagai sesuatu yang tertulis, dapat dilihat, dan didengar seperti kumpulan naskah atau kumpulan dokumen yang berupa tulisan.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<div style="text-align: justify;"> </div> Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda disik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :<div style="text-align: justify;"> </div>a. Tulisan, suara, atau gambar,<div style="text-align: justify;"> </div>b. Peta rancangan foto atau sejenisnya.<div style="text-align: justify;"> </div>c. Dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2003 disebutkan bahwa alat bukti dalam Undang-undang ini adalah :<div style="text-align: justify;"> </div>1) Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana.<div style="text-align: justify;"> </div>2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.<div style="text-align: justify;"> </div>3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme<div style="text-align: justify;"> </div> Alat bukti dalam tindak pidana terorisme meliputi :<div style="text-align: justify;"> </div>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (surat termasuk di dalamnya)<div style="text-align: justify;"> </div>b. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<div style="text-align: justify;"> </div>c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:<div style="text-align: justify;"> </div>1) Tulisan,suara, atau gambar, rancangan foto atau sejenisnya.<div style="text-align: justify;"> </div>2) Huruf, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh perang yang mampu membaca atau memahaminya.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi<div style="text-align: justify;"> </div> Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :<div style="text-align: justify;"> </div>a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.<div style="text-align: justify;"> </div>b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau;<div style="text-align: justify;"> </div>c. Didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>Dalam undang-undang ini dokumen dan alat bukti surat digital dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.<div style="text-align: justify;"> </div>Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam praktek pengadilan di Indonesia, alat bukti surat yang tidak tertulis diatas kertas seperti email dan arsip elektronik lainnya masih belum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Namun dalam tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri yang disebutkan di atas, data elektronik sudah diakui secara sah sebagai alat bukti. Penyebutan data-data elektronik sebagai alat bukti dalam undang-undang tersebut tidaklah jelas sebagai alat bukti apa, kecuali dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan tambahan alat bukti selain yang terdapat di KUHAP (termasuk data-data elektronik) adalah termasuk alat bukti petunjuk.<div style="text-align: justify;"> Mengapa bahasan mengenai alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP kami bahas dalam makalah mengenai alat bukti surat? Karena data-data elektronik tersebut dapat di print out di atas kertas, sehingga perlu dibedakan dengan alat bukti surat yang dalam bentuk kertas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. http://raja1987.blogspot.com/2010/03/surat-sebagai-alat-bukti-dalam-hukum.html </div>

SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA

Jenis-Jenis Alat Bukti Surat Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi : 1. Surat resmi Yang dimaksud dengan su...

Asas-Asas Hukum Pidana

Bung Fajrin Recht Pidana 7:45 PM

<div style="text-align: justify;"> <a class="timestamp-link" href="http://raja1987.blogspot.com/2009/12/asas-hukum-acara-pidana.html" rel="bookmark" title="permanent link"><abbr class="published" title="2009-12-21T17:16:00-08:00"></abbr></a> </div><div style="font-family: georgia; text-align: justify;" class="post-body entry-content"> 1. Asas Legalitas Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2. Asas Keseimbangan Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. 3. Asas Praduga Tak Bersalah Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap. 4. Asas Unifikasi Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia 5. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi. Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. 6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. 7. Asas Oportunitas Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum. 8. Asas akusator Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. 9. Prinsip Pembatasan Penahanan Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum. 10. Prinsip Diferensiasi Fungsional Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional. 11. Prinsip Saling Koordinasi Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum. 12. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan. 13. Peradilan tebuka Untuk Umum Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). 14. Kekuasaan Hakim yang Tetap Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. 15. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata. 16. Bantuan hukum bagi terdakwa Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa. Daftar Pustaka: Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan. Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung. Sumber : http://raja1987.blogspot.com/2009/12/asas-hukum-acara-pidana.html </div>

Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2. Asas Keseimbangan Yaitu proses huku...

Asas-Asas Hukum Pidana

Bung Fajrin Recht Pidana 7:45 PM

<div style="text-align: justify;"> <a class="timestamp-link" href="http://raja1987.blogspot.com/2009/12/asas-hukum-acara-pidana.html" rel="bookmark" title="permanent link"><abbr class="published" title="2009-12-21T17:16:00-08:00"></abbr></a> </div><div style=" text-align: justify;font-family:georgia;" class="post-body entry-content"> 1. Asas Legalitas Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2. Asas Keseimbangan Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. 3. Asas Praduga Tak Bersalah Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap. 4. Asas Unifikasi Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia 5. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi. Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. 6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. 7. Asas Oportunitas Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum. 8. Asas akusator Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. 9. Prinsip Pembatasan Penahanan Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum. 10. Prinsip Diferensiasi Fungsional Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional. 11. Prinsip Saling Koordinasi Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum. 12. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan. 13. Peradilan tebuka Untuk Umum Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). 14. Kekuasaan Hakim yang Tetap Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. 15. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata. 16. Bantuan hukum bagi terdakwa Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa. Daftar Pustaka: Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan. Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung. Sumber : http://raja1987.blogspot.com/2009/12/asas-hukum-acara-pidana.html </div>

Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. 2. Asas Keseimbangan Yaitu proses huku...

Biarlah Orang-orang Bicara Tentang Kita

Bung Fajrin OASE 12:30 AM

<div style="text-align: justify;">Umur hidup itu, tak beda dengan temapt jual beli berbagai macam barang. Ada barang yang bagus dan juga yg jelek. Orang yang berakal, pasti akan membeli barang yang bermutu meski harganya mahal. Karena barang itu lebih awet dara barang jelek meski harganya murah. "Orang yg tahu kemuliaan alam semesta harus meraih sesuatu yang paling mulia yg ada di alam semesta ini. Dan sesuatu yang paling mahal nilainya di dunia ini adalah, mengenal Allah swt,"</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sseorang yang mengenal Allah swt, berarti ia mengetahui ke-Maha Besaran-Nya. Berarti juga mengetahui kekerdilan dirinya, kelemahan dirinya, ketergantungan dirinya dengan Yang Maha Berkuasa. Pengenalan seperti ini yg bisa memunculkan kekuatan dan ketangguhan dalam mengarungi glombang kahidupan. Tiddk takut, tiddk lemah, dan tidak tergantung kepada siapa pun, kecuali Allah dan selama berada di jalan Allah tidak senang, tidak gembira dan tidak bersukacita kecuali bersama Allah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Masruq, seorang mufassir yang juga sahabat Said bin Jubair, yang pernah berujar, "Tak ada lagi yg lebih menyenangkan dari menempelkan wajahku di tanah (sujud). Aku tidak pemah bersedih karena ssuatu mlebihi kesedihanku karena tidak bisa sujud kepada Allah."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sujud adalah saat-saat seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Sujud, juga tanda ketundukan dan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah. Sujud, juga merupakan kepasrahan, ketaatan, kerinduan dan kecintaan seorang hamba pada Sang Maha Mematikan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sahabat.., kita sedang menanti detik demi detik kematian yang pasti mnjemput. Mnunggu saat kita menarik nafas terakhir, dan menghembuskannya lagi utk yg terakhir. Saat udara dingin merayap dari ujung jemari kaki hingga bagian kepala. Saat mata terkatup dan tak bisa terbuka lagi. Ketika badan terbujur dan tak bisa bergerak. Ketika kita masuk dalam keranda, dan diangkat oleh anggota keluarga dan teman2 kita. Setelah itu, biarlah orang2 berbicara tentang kita…</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menyerahkan Diri kepada Allah</div><div style="text-align: justify;">Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu</div><div style="text-align: justify;">dengan Allah. Patuhilah kepada perintah-Nya dan larikanlah dirimu dari larangan-Nya, supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. (Syeikh Abdul QadirJailani)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">ketika ibumu melahirkanmu, engkau menangis menjerit, sementara orang2 diskitarmu tertawa bahagia... dan ketika ajal menjemput, disaat orang2 disekitarmu menangis sedih, ruhmu tersenyum gembira.. (sajak Imam r.a)</div><div style="text-align: justify;">MAKA... tunjukilah kami jalan yg lurus, yaitu jalan org2 yang tlh Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang di murkai & bkn pula jalan mereka yang sesat</div>

Biarlah Orang-orang Bicara Tentang Kita

Umur hidup itu, tak beda dengan temapt jual beli berbagai macam barang. Ada barang yang bagus dan juga yg jelek. Orang yang berakal, pasti ...

Cerita Cinta Sederhana

Bung Fajrin OASE 10:15 AM

<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">Adikku, cerita cinta sederhana yang menyentuhmu mampu menerbangkanmu, menaungi dan menerangimu hingga keseluruhan langit kehidupan, sesaat seperti indah... Memang aneh- Kadang satu nama yang sering menghiasi fikiran kita begitu mudah memalingkan hampir keseluruhan hidup ini. Hingga saatnya tiba, kenyataan mematahkan harapan, merasa gagal dan tak berguna,..sadarilah, menunduklah.. renungkanlah sekali lagi, apa sebenarnya tujuan kita dibangunkan tadi pagi dan ribuan pagi sebelumnya? Sesungguhnya, cahaya yang kita butuhkan itu sedikit, porsi cinta yang terlalu banyak akan membakar dan membutakanmu. Jika kamu tidak bisa melupakan orang yang kamu cintai, itu wajar karena kamu terlalu sering melihat kebelakang, coba lihat kedepan; lihat 40 tahun kedepan, dia pasti akan jadi nenek nenek atau kakek kakek atau mungkin udah dikubur, mungkin juga kamu yang dikubur duluan ^_^ Adikku, jangan memendam Kekecewaan. Cairkan dengan maaf dan Arahkan.. Renungkanlah gas yang Bergejolak dalam sebuah tabung Elpiji. Hanya orang yang cerdas yang bisa mengalirkannya menjadi manfaat manfaat tapi juga sangat berbahaya bila terus dipendam hingga meledak. Seperti itulah kekecewaan, kita pun bisa mengalirkan kekecewaan mendalam kedalam karya karya berkualitas.. Orang bahagia adalah bukan mereka yang tidak pernah kecewa, tapi mereka yang mampu memaafkan dan melepaskan kekecewaan itu kemudian berdiri mengendalikannya. Lihat dengan Cerdas. Ada energi besar dalam kekecewaan mendalam yang bisa kita arahkan kedalam hal hal Positive. Hal pertama yang harus kita perlihatkan kepada calon pasangan kita adalah kekurangan kita, sehingga kelebihan kita akan menjadi 'hadiah' untuknya saat dia mengetahui dengan sendirinya nanti. Katakanlah; "Aku bukan orang yang sempurna, dan kamulah penyempurna-hidupku, menyempurnakan kebahagiaan menuju kebahagiaan yang sempurna disisi Allah kelak.." Adikku, kita tidak bertanggungjawab atas apa yg orang pikirkan tentang kita, tapi kita bertanggungjawab atas apa yang telah kita lakukan sehingga mereka 'berfikir' tentang kita. Adikku, Hal yang sering tidak kita sadari dan membuat kita jatuh dan merasa tidak berguna; Adalah ketika, kita lupa menyayangi hati dan diri sendiri, kemudian terus menerus menyalahkannya. Padahal semua dari kita tahu, bahwa semua orang ga ada yang sempurna dan masing masing mereka sibuk memikirkan .. k e k u r a n g a n n y a. Ketahuilah, biasanya laki laki berkata apa yang mereka fikirkan, sementara wanita berkata apa yang mereka rasakan.. Jadi kesimpulannya, "rahasia kebahagiaan" adalah dimana jika laki laki mampu memahami apa yang wanita rasakan DAN wanita mampu memahami apa yang laki laki fikirkan. Tidak ada tawar menawar didalamnya ^_^ Utarakanlah apa yang ada dihatimu, agar tenang. salah satu hal yg paling tidak disukai laki laki adalah kepura puraan, dan sepertinya di dunia ini semua senang terhadap kejujuran. Atau tetap berbahagialah dengan kesendirianmu, Jangan 'kesendirian' membuatmu khawatir tentang apa yang difikirkan orang lain tentangmu. Segera perbaharui lagi niatmu dan katakanlah; "kesendirianku ini adalah cerminan ketangguhan..dan kemenanganku dalam menghindari hal hal yang di inginkan" Agar kamu bahagia dalam kesendirian sebelum pilihan Allah menemuimu. Adikku, Bayangkan sebuah suasana, "bahagia" rasanya ketika kita 'diberi maaf' oleh seseorang-setelah tahu kita telah bersalah besar.. dalam seni memaafkan, kita juga harus berani 'memberi kebahagiaan' kepada saudara atau yang memusuhi kita dengan kata 'maaf'. Karena Islam mengajarkan maaf yang sempurna, dan "renungkanlah", bahwasannya Allah juga Maha Pemberi Maaf. Maafkanlah, relakanlah.. Ikhlaskanlah! Ingatlah, jika hati kita sehat, prasangka kita juga sehat, jiwa kamu juga sehat.. Jika kita mulai iri, curiga, apalagi ber-prasangka saat itu hati kita lagi ga sehat, artinya jiwamu juga tidak sehat.. alias sakit. Sebenarnya dari dulu Allah telah menyediakan obat yg cocok disegala situasi dan kondisi, hanya obat ini sangat berharga jadi disediakan bagi mereka yang berfikir saja; IKHLAS adalah obat yang sangat tepat bagi semua macam bentuk penyakit yang mengguncang tubuh maupun jiwa termasuk kegagalan dan segala bentuk kekecewaan, BAHKAN KEMATIAN. Adikku Ga usah menyesali yang tidak berharga; Kita bisa membayangkan dengan mudah penyesalan penghuni neraka, tapi tahukah bahwa Rasulullah saw memberitakan bahwa penghuni syurgapun ada yang menyesal ^_^ Rasulullah saw bersabda; "Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla". (HR. Ad-Dailami) Adikku, kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna, tapi kita bisa mencobanya. Biarkan dia, mereka atau siapapun..berfikir tentangmu, tentang Apapun. Itu tidak akan mengurangi atau mencuri kebahagiaanmu sedikitpun selama hatimu tidak tergoyahkan. Sedahsyat apapun, badai kegelisahan yang datang pasti akan kembali; kembali kelautan. Adikku, minder adalah kondisi dimana kita sedang lupa bahwa orang dihadapan kita pun punya kekurangan dan sebenarnya diapun sedang sibuk memikirkannya, jika dia percaya diri, bedanya hanya sedikit; dia sadar bahwa sifat ini sangat menghambat dalam menjemput kesempatan kesempatan.. ^_^ Adikku, kadang mimpi kita kepada kebahagiaan besar yg kita rencanakan, membuat kita melupakan kebagagiaan kebahagiaan kecil disekitar kita. Manusia sering lupa untuk berterimakasih kepada matahari yang ikhlas menyinari setiap jalanan yg kita lewati seharian Adikku, analisa lagi hatimu dan perhatikanlah. Jika hatimu "ganteng" wajahmupun akan ganteng dan penuh optimisme, jika pagi pagi kmu terbangun dengan hati yg cantik.. hari itu akan cantik bagimu dan sekitarmu. Ada yang mengatakan hidup itu indah; Banyak juga yang mengatakan hidup itu susah, kedua duanya benar. Secara psikologis, ketika kita mengatakan hidup ini sulit, secara tidak langsung kita telah mengintruksikan kepada pemikiran bawah sadar kita bahwa hidup itu sulit, sehingga pikiran kita sempit, selalu negatif, lupa bersyukur dan segala sesuatunya kemudian benar benar menjadi sulit karena dari awal kita sudah pesimis. Ketika kita mengatakan hidup ini Indah; Secara tidak langsung kita telah mengatakan kepada pikiran bawah sadar kita bahwasannya hidup ini penuh dengan keindahan.. dan kita berada dalam suatu zona tenang, mempermudah situasi, berfikir jernih dan selalu mempelajari setiap kejadian dari sisi baiknya sehingga kita selalu berprasangka baik dan hidup penuh syukur yang kemudian melahirkan hari hari yang indah dengan sendirinya. Adikku, Gelombang Ujian akan selalu datang.. Jangan menghabiskan energi untuk menghindar atau melawannya, sikapi dengan tenang dan cerdas! Bangkit dan berselancarlah bersama gelombang itu. Berselancarlah bersama deru derunya, dan temukan keindahannya... Dan buktikanlah bahwa pilihan Allah tidak akan pernah merugikanmu. Adikku, Cinta sejati adalah Cinta yg senantiasa bersahutan, berderu deru dalam gemuruh ombak, beriak digelisah lautan, diam dalam ketenangan ikan ikan, Indah dalam kesedihan, Nikmat dalam kekecewaan dan tidak mati dengan kematian. Cinta yang akan tetap indah, meski terbagi miliyaran angka tak terbatas semesta.. Itulah mahabbatullah, arahkan cinta kita untuk meraih Cinta-Nya. Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, tentang apa apa yang telah kita pilih dan kita lakukan di semua masalalu kita. Yakinkanlah bahwa dirimu telah melakukan hal terbaik yang mengantarkan kita kepada hari ini -dan berakhir indah dengan cerita yang saat ini kau genggam. Adikku ingatlah bekal dari kaka, Bekal terbaikmu dipersinggahan dunia ini adalah ridho Ayah Ibu kita. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah shalallahualaihi wassalam pernah berbicara sambil memegangi kerah baju seorang laki laki dan berkata; "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu!." Ada makna mendalam didalamnya, sungguh perkataan beliau adalah kebenaran. Bayangkan ketika kamu "ridho" atas seseorang.. kamu akan memberi hampir semua hal yang dia minta ketika kamu mampu melakukannya. Apa yang akan terjadi jika Tuhanmu ridho kepadamu, sedangkan Dia mampu memberi apapun bahkan hal yg tidak mungkin bagi logikamu? Saat Tuhanmu ridho-lah, disana kamu Sukses! Dan sebagian ridho Tuhanmu ada diridho orang tuamu, awali kesuksesan kecilmu dari ridho mereka. Adikku, Kebahagiaan itu dihatimu. Jika niatmu indah, jalanan yg kamu lalui akan indah - meski hasilnya belum tentu indah -setuju atau tidak itu tak penting, tapi percayalah, niat yang kurang indah hasilnya tak akan pernah indah karena kebahagiaan itu dihatimu, dan penderitaan adalah kesalahanmu sendiri, kamu terbuai dalam mimpi mimpi keindahan yg belum diraih lalu melupakan kebahagian kebahagiaan sederhana disekitarmu. Ketahuilah bahwa Allah tidak melihat hasil, tapi kesungguhanmu dalam menerjemahkan gelisahnya lautan dalam perspective ketenangan ikan ikan didalamnya. Sering kita mengira kebahagiaan akan terlahir saat kita terlepas dari ujian yang saat ini mengguncang kehidupan kita, hingga kita terjebak dan terus menunggu gelombang itu hilang, semantara badai tak kunjung reda, silih berganti menekan logika menerpa jiwa dan menggetarkan kokohnya keimanan, hampir saja manusia berkata "lelah... apakah ini taqdir? Terkadang niat baik tidak selamanya bersahutan dengan kebaikan, ketika kemudian perbuatan baik kita bertabrakan dengan idealisme yang bertolak belakang - disanalah - saatnya kita mengokohkan kembali niat yg menyelinap dan bertahta dihati kita. Ingat lagi, bahwa perhitungan Allah tidak akan merugikanmu.. ? Hati itu akan diadili, dengan sebaik baiknya pengadilan. dimana Allah sebagai Hakim Nya, Bahagialah dalam Islam-mu ^_^ Islam tidak sekedar bahasa halal haram atau retorika syurga dan neraka, iSlam adalah seni - jalanan indah nan sempurna menuju Cinta Tuhanmu, Cinta yang terlahir karena pemahaman bukan Cinta pengatas namaan.. Jika kita mendambakan kebahagiaan orang lain, maka kamu akan mendapati kebahagiaan itu selalu menjadi milik orang lain. Kita umat Islam, carilah kebahagiaan didalamnya dan berbahagialah dengan Islam mu. Berbahagialah dengan hal hal kecil, sebelum hal besar itu kau genggam ditanganmu ^_^ "...Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya". (Al-Hadits, riwayat Ahmad dan Abu Dawud) Ada berjuta juta Alasan untuk berkata Alhamdulillah, bahkan melebihi batas batas angka. termasuk Alasan, kenapa kita dibangunkan kembali pagi Ini. Adikku belajarlah dari Kupu Kupu Lihatlah... dia tidak mengeluh atas hidupnya yang sebentar, tapi dalam hidupnya yang begitu singkat dia telah menebarkan keindahan dan membuat orang yang melihatnya senang,. ^_^ Kesenangan buat kita, untuk manusia yang memahami. Karena semua Mahluk yang Allah ciptakan Itu sempurna, untuk menyempurnakan keindahan Hati kita, agar kita bersyukur. Seakan kupu kupu ingin menyampaikan pesan; "Berhentilah menyesal, wahai manusia... jangan terlarut dalam penyesalan. karena kita dihidupkan Hari ini bukan Untuk disesali, tapi dijalani dan disyukuri. Agar kamu Bahagia lebih lama lagi, hingga menemui kebahagiaan yang abadi. Nanti," Adikku, Hidup itu sederhana. Seseorang tiba tiba saja datang dikehidupan kita menyatu dalam jiwa, mengubah arah penglihatan kita bercerita berencana dan seterusnya...hingga waktu semakin tidak kita mengerti, dan akhirnya dia pergi. lalu kemudian sosok lain datang menggantikannya Akan kau temui, sebuah sosok yang dengan sederhana muncul sesaat dan terlibat dalam hidup kita, kemudian kisahnya membekas untuk selamanya. Sederhana. Seperti itulah kehidupan, Keseluruhannya adalah pelajaran, kesemuanya fatamorgana, penuh dinamika dan berubah ubah mengikuti desiran waktu yang beriak. Kadang kita merasa disakiti, kadang kita menyakiti. Adikku lihatlah kehidupan lebah. ^_^ Belajarlah dari lebah yg hidupnya baik, bermain dan bekerja ditempat yang baik baik dan menghasilkan sesuatu yang baik baik, bahkan namanya diabadikan Allah Ta'ala dalam Al Qur'anulkariim -kebaikan hidupnya yang singkat bisa kita jadikan bahan tafakur pagi ini. Lihat saja si lebah kecil itu, Mereka kecil tapi tidak diam saat musuh mengganggu anak anaknya yang sangat mereka sayangi, lebah yg indah berubah menjadi pemberani dan diperhitungkan bahkan sama manusia dan teman temannya. Dengan kekuasaan Allah, mereka mampu membuat rumah yang juga bermanfaat bagi manusia; sarang madu, dia ambil madu dari bunga bungaan...bunga yg ia hinggapi juga tidak merasa rugi bahkan terbantu proses penyerbukannya agar si serbuk sarinya menjadi buah. Adikku, Hari ini milikmu; maka Berbahagialah Saat terbangun dipagi hari, tanamkan keyakinan dihatimu bahwa tepat dhari itu kamu telah terlahir kembali karena Allah telah mempercayaimu untuk kembali hidup dihari ini agar kita mempersiapkan diri untuk bekal di Akhirat. Bukan untuk menyesali hari kemarin, atau mengawali penderitaan masa depan. Kita terlahir lagi dalam satu kesempatan waktu yang sama untuk memperbaiki diri dari masalalu, mencari bekal sebanyak banyaknya bekal, karena Akhirat itu Abadi dan tiada Akhir. Jangan Awali dengan Mengeluh ^_^ Yakinkan sekali lagi bahwa Allah telah mempercayaimu. Yakinkan, Agar bibirmu bergetar dan melantunkan syukur. Hari ini milikmu. Milik Kita semua, Mungkin Allah tidak pernah menciptakan kesedihan dihatimu, itu hanya kesalahan penerjemahan perspective mu. Adikku, Kebahagiaan itu sederhana, Lepaskanlah sumbat sumbat emosi yang mengikat Jiwamu atas kemarin yang telah kamu lewati, meski kita semua tahu bahwa kita terlahir dari masalalu dan dipengaruhinya. Jadikan itu cerita Indah agar kamu tidak terjerumus di lobang yang Sama. Adikku, Cerdaslah menyikapi masalalu. Tarik nafas dan, Regangkanlah syaraf syaraf Obsesimu untuk besok. Kendalikan dan Arahkan serta Tata ulang hatimu, siapkan stock sabar, dan sempurnakan dengan Ikhlas. Ikhlas Adalah obat dari segala Obat, yang akan meredam semua kegelisahan dari berbagai situasi kegagalan atas obsesi obsesi yang tidak atau belum terwujud. Adikku, lihatlah padi. Kita bisa belajar darinya; Padi bisa berdiri kokoh di atas lumpur basah karena saling berpegangan sama saudaranya, hidup rukun dan saling menguatkan.. mereka juga hidup hanya sebentar, tapi dari waktu yang singkat itu mereka bisa membuat manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia dan mahluk lain disekitarnya. Dalam hidupnya yag singkat juga terdapat pelajaran yang indah, lihat saja; padi yang mulai berisi dia menunduk, sama sekali tidak takabur, dia semakin menunduk dari hari kehari mempersiapkan dirinya hingga dia benar benar matang untuk kemudian di ambil petani sebagai makanan, sebagiannya disemai kembali. Jikapun ada salah satu padi itu yang berdiri congkak, itu juga pelajaran, laksana manusia yang kosong tidak berilmu. Okeys...? Sekarang tersenyumlah.! Jika hatimu terasa pedih atas sesuatu yang tidak dimengerti. Jangan diam, bangkitlah segera. Format ulang partisi partisi hati yang membingungkan itu, simpanlah data prosa prosa itu sebagai kenangan saja dan simpan semua files backup-nya di folder masalalu. Jangan lupa, Install Antivirus yang uptodate. Trojan Trojan Cinta kini ... Perhatikanlah, begitu cerdasnya komputer. saat diperintah dia langsung laksanakan dalam 0,00 sekian detik. Normalnya Begitu. Tapi ada kalanya, saat tidak normal, dia suka mals saat diperintah; lemotszz dan lola.. Mungkin Manusia yg diperintah Allah terus mals juga tidak normal yeaa.. malah sibuk ngurusin patahati ^_^ Adikku, dewasalah... Hal yang lebih bahaya dari kebodohan adalah ketika orang pintar merasa benar dan 'membenarkan' kebenarannya dengan 'pembenaran pembenaran', lalu orang bodoh disekitar ikut membenarkannya. Lembutkan Hatimu wahai saudaraku, saat hati mengeras kita akan sangat sulit menerima kebenaran yang sebenarnya. Islam ini sedang dipersimpang jalan saudaraku..penuh duri duri yang tidak seluruhnya kita mengerti. Jalanan ini semakin bercabang... Jangan karena terbius 'tsiqah', kita melupakan kewajiban untuk 'mencari ilmu' dan meraih ridha-Nya, karena dakwah ini adalah jalanan Islam. Adikku, jangan terlena di pagi hari kalian, Terus gali potensi keahlian hingga jadi ahli dalam bidang apapun; dan percayalah kelak pekerjaanlah yang mencari kalian. Mau tau kenapa mereka nganggur? Karena mereka cari uang, bukan cari pekerjaan. Cari uang itu sulit jika tidak tau caranya, jika kita cari pekerjaan Uang datang sendiri. Adikku, memang berat, dirimu bersungguh sungguh belajar saat semua teman temanmu bercanda canda dalam kelalaliannya. Tapi percayalah, kelak akan kamu temukan, saat mereka mencari cari pekerjaan.. Pekerjaan akan mencarimu; orang ahli. Dan tidak pernah ada seorang Ahli yang hidupnya lalai. Adikku, saat bibirmu berkata "sulit" itu adalah kesimpulan dari apa yang kamu fikirkan, secara tidak disadari kata itu juga menjadi kesimpulan yang akan diterjemahkan aktifitas tubuhmu hingga kehidupanmu makin sulit. Mungkin senyum yang di ukir bibirmu pun adalah sebuah signal yang mengintruksikan pesan kepada tubuh bahwa dirimu baik baik saja, kemudian hatimu menjadi baik. "Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan DISENANGKAN Allah dengan pemberianNya itu". (HR. Muslim) Adikku, Jika kamu ingin, kamu akan mencari. Jika kamu mencari kamu akan menemukan. Jika kamu menemukan, kamu akan ragu. Jika kamu ragu, kamu akan bertanya. Jika kamu bertanya, kamu akan mengerti. Jika kamu mengerti kamu akan paham. Jika kamu telah paham kamu pasti akan ingin lebih paham lagi, saat itulah hidupmu benar benar hidup dan hidup dengan pengalaman pengalaman itu. Because Islam Is Art. This live is just Amazing.. Take a look deeply, this world are so colorful. How beautiful it is, totally depend to how smart u paint on it. Than u'll find, there is no single reason to complaint about, to His perfectness. Just open your heart and see. In the end of the day, u'll realize there was a million millions reason to say Alhamdulillah. Dirangkai dari status dan headline catatan January - February 2011 Semoga menggugah dan bisa menjadi celah celah bersyukur untuk terus menggali dan mencari keridhaan Allah subhanahuwwataala. Aamiin Dari Langit Fajar, Riyadh 2011 Silahkan di shared, Copyright, Nuruddin Al Indunissy [<a href="http://nuruddin-al-indunissy.blogspot.com/2011/02/tunas-tunas-kebahagiaan-chapter-4.html" rel="nofollow" style="color: #3b5998; cursor: pointer; text-decoration: none;" target="_blank">http://nuruddin-al-indunissy.blogspot.com/2011/02/tunas-tunas-kebahagiaan-chapter-4.html</a>] </div>

Cerita Cinta Sederhana

Adikku, cerita cinta sederhana yang menyentuhmu mampu menerbangkanmu, menaungi dan menerangimu hingga keseluruhan langit kehidupan, sesaat s...

KoranKalbar

SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-Asas Hukum Pidana

Biarlah Orang-orang Bicara Tentang Kita

Cerita Cinta Sederhana

Populer

Labels

Arsip