Pedoman Penyusunan Materi Kampanye Dalam Pilkada Serentak 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota. </div><div style="text-align: justify;">Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Visi, misi dan program Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Materi Kampanye harus :</div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; </li><li>Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; </li><li>Meningkatkan kesadaran hukum; </li><li>Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan </li><li>Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. </li></ol><br /><div style="text-align: justify;">Materi Kampanye  disampaikan dengan cara: </div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; </li><li>Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; </li><li>Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih; </li><li>Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan </li><li>Tidak bersifat provokatif. </li></ol><br /><div style="text-align: justify;">Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye. </div></div>

Pedoman Penyusunan Materi Kampanye Dalam Pilkada Serentak 2015

Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provin...

Read more »

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Pedoman Pelaksanaan Kampanye</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kampanye dilaksanakan oleh: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan </li><li>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan metode: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; </li><li>penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; </li><li>pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau </li><li>iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan metode: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>pertemuan terbatas; </li><li>pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau </li><li>kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud diatas menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin diatas menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; </li><li>Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; </li><li>Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan </li><li>sebagai arsip Pasangan Calon. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Kampanye  bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tugas Penghubung Pasangan Calon  meliputi: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>Menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; </li><li>menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye. </div><div style="text-align: justify;">Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye. </div><div style="text-align: justify;">Petugas Kampanye bertugas: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>menyelenggarakan kegiatan Kampanye; </li><li>menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia </li><li>setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau </li><li>menyebarkan Bahan Kampanye. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendaftaran Petugas Kampanye  menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; </li><li>Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; </li><li>Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan </li><li>sebagai arsip Pasangan Calon. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan. </div><div style="text-align: justify;">Organisasi penyelenggara kegiatan adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. </div><div style="text-align: justify;">Organisasi penyelenggara kegiatan  adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon dan/atau Tim </div><div style="text-align: justify;">Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>Orang-seorang, adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. </li><li>Relawan, adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan  kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. </div><div style="text-align: justify;">Pendaftaran orang-seorang dan relawan  menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada: </div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; </li><li>Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; </li><li>Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan </li><li>sebagai arsip Pasangan Calon. </li></ul><br /><div style="text-align: justify;">Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. </div></div>

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Kampanye dilaksanakan oleh:  KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan  Pasangan Calon dan/atau Ti...

Read more »

Pengertian Dasar Dalam Kampanye Pilkada 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">KETENTUAN UMUM Dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 meliputi : </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li style="text-align: justify;">Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. </li><li style="text-align: justify;">Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. </li><li style="text-align: justify;">Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. </li><li style="text-align: justify;">Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. </li><li style="text-align: justify;">Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. </li><li style="text-align: justify;">Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. </li><li style="text-align: justify;">Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. </li><li style="text-align: justify;">Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. </li><li style="text-align: justify;">Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. </li><li style="text-align: justify;">Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. </li><li style="text-align: justify;">Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. </li><li style="text-align: justify;">Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. </li><li style="text-align: justify;">Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. </li><li style="text-align: justify;">Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. </li><li style="text-align: justify;">Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. </li><li style="text-align: justify;">Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. </li><li style="text-align: justify;">Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye. </li><li style="text-align: justify;">Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. </li><li style="text-align: justify;">Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. </li><li style="text-align: justify;">Hari adalah hari kalender. </li></ol><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Pengertian Dasar Dalam Kampanye Pilkada 2015

KETENTUAN UMUM Dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 meliputi :  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Calon Bupati : Ignasius Juan dan Calon Wakil Bupati : Senen Maryono (Diusung oleh : PDI Perjuangan, Partai Hanura, PAN, PKPI dan Partai Demokrat)</li><li>Calon Bupati : Agrianus dan Calon Wakil Bupati : M. Choiman Wahab (Diusung oleh : Partai Gerindra dan PKB)</li><li>Calon Bupati : Jarot Winarno dan Calon Wakil Bupati : Askiman (Diusung oleh : Partai Nasdem, Partai Golkar dan PPP)</li></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 : Calon Bupati : Ignasius Juan dan Calon Waki...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Calon Bupati : Rupinus dan Calon Wakil Bupati : Aloysius (Diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan PKPI)</li><li>Calon Bupati : Simson dan Calon Wakil Bupati : Subarno (Diusung Oleh : Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra)</li><li>Calon Bupati : Pensong dan Calon Wakil Bupati : Christian Amon (Diusung secara Independen)</li></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 : Calon Bupati : Rupinus dan Calon Wakil Bupa...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Calon Bupati : AM Nasir dan Calon Wakil Bupati : Antonius L Ain Pamero (Diusung oleh : PPP, PKPI, Partai Gerindra, PAN, PKS, PKB dan Partai Nasdem)</li><li>Calon Bupati : Fransiskus Diaan dan Calon Wakil Bupati : Andi Aswad (Diusung oleh : PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Hanura)</li></ol><div><br /></div></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Calon Bupati : AM Nasir dan Calon Wakil B...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015</div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Calon Bupati : Panji dan Calon Wakil Bupati : Dadi Sunarya (Diusung oleh : PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura)</li><li>Calon Bupati : Firman Muntaco dan Calon Wakil Bupati : Jhon Murkanto Ajan (Diusung oleh : Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, PKPI dan PKB)</li></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Calon Bupati : Panji dan Calon Wakil Bupati : ...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 </div><div style="text-align: justify;"></div><ol><li>Calon Bupati : Suryatman Gidot dan Calon Wakil Bupati : Agustinus Naon (Diusung oleh : Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem dan PAN)</li><li>Calon Bupati : Darwis dan Calon Wakil Bupati : Rurakhmad (Diusung oleh : PDI Perjuangan)</li></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015  Calon Bupati : Suryatman Gidot ...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sambas Pada Pilkada Serentak 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Calon Bupati : Tony Kurniadi dan Calon Wakil Bupati Hj. Eka Nurhayati (Jalur Independen)</li><li style="text-align: justify;">Calon Bupati : H. Atbah Romin Suhaili dan Calon Wakil Bupati Hj. Hairiah (Partai : PKS, PPP, Partai Gerindra dan Partai Hanura)</li><li style="text-align: justify;">Calon Bupati : Hj. Juliarti Djuhardi Alwi dan Wakil Bupati H. Hasanusi (Partai : PAN, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PBB)</li></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Sambas Pada Pilkada Serentak 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 : Calon Bupati : Tony Kurniadi dan Ca...

Read more »

Relawan Tak Boleh Membuat Banyak Akun Sosial Media Calon Bupati

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Pasangan calon yang akan melakukan kampanye untuk kepentingan pilkada, 9 Desember mendatang, tidak bisa lagi sembarangan. Semua mekanisme kampanye sudah ditentukan oleh KPU. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mulai dari pemasangan iklan, spanduk, baliho, selebaran, brosur, pamflet. Bahkan akun Facebook yang akan dipergunakan untuk kampanye juga dibatasi oleh KPU. "Untuk akun Facebook setiap pasangan calon hanya boleh memiliki tiga, dan itu juga harus disampaikan kepada kami. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, dalam akun tersebut tim kampanye dilarang menghujat dan menghina pasangan lain," kata Ketua KPU Melawi, Julita dalam rapat pembahasan teknis kampanye di Kantor KPU Melawi, Jumat (14/8/2015). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maka dari itu, kata Julita, setiap penghubung atau tim kampanye, harus bisa memberi peringatan kepada relawan agar tidak membuat banyak akun Facebook guna kepentingan kampanye. "Kalau memang tidak dikenal silakan saja diblokir, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Sumber : Tribun Pontianak</div></div>

Relawan Tak Boleh Membuat Banyak Akun Sosial Media Calon Bupati

Pasangan calon yang akan melakukan kampanye untuk kepentingan pilkada, 9 Desember mendatang, tidak bisa lagi sembarangan. Semua mekanisme ka...

Read more »

Daftar Calon Bupati Kabupaten Ketapang Pada Pilkada Serentak 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><ol style="text-align: left;"><li>Calon Bupati : Andi Djamiruddin dan Calon Wakil Bupati : Chanisius Kuan </li><ul><li>Partai : PDI Perjuangan, Partai Hanura dan PKB</li></ul><li>Calon Bupati : Boyman Harun dan Calon Wakil Bupati : Gurdani Ahmad</li><ul><li>Partai : PAN dan Partai Nasdem</li></ul><li>Calon Bupati : Martin Rantan dan Calon Wakil Bupati : Suprapto</li><ul><li>Independent</li></ul><li>Calon Bupati : Darmansyah dan Calon Wakil Bupati : Uti Rushan</li><ul><li>Independen</li></ul></ol></div>

Daftar Calon Bupati Kabupaten Ketapang Pada Pilkada Serentak 2015

Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Calon Bupati : Andi Dj...

Read more »

Daftar Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015

<div style="text-align: justify;">KPU berencana akan menggelar serentak seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 dalam satu waktu. Berdasarkan data terbaru, total ada 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar Pilkada sepanjang tahun 2015.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan Pilkada serentak, KPU sendiri saat ini tengah bekerja keras menyusun sejumlah peraturan untuk Pilkada serentak akibat lahirnya Perpu dari Presiden tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"KPU dan Bawaslu siap menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak bagi semua daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Perpu Nomor 1 tersebut. KPU akan segera menetapkan waktunya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (6/11/2014).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Husni mengatakan, KPU dan Bawaslu memandang perlu segera melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, akan dilakukan sosialiasi kepada gubernur, bupati dan wali kota yang akan menyelenggarakan pemilihan pada 2015.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut daftar daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun depan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8 Provinsi yang terdiri dari:</div><div style="text-align: justify;">1. Kalimantan Utara</div><div style="text-align: justify;">2. Jambi</div><div style="text-align: justify;">3. Kalimantan Tengah</div><div style="text-align: justify;">4. Kalimantan Selatan</div><div style="text-align: justify;">5. Sumatera Barat</div><div style="text-align: justify;">6. Kepulauan Riau</div><div style="text-align: justify;">7. Sulawesi Utara</div><div style="text-align: justify;">8. Bengkulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">170 Kabupaten dan 26 Kota yang terdiri dari:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sumatera Utara</div><div style="text-align: justify;">1. Kota Medan</div><div style="text-align: justify;">2. Kab. Serdang Bedagai</div><div style="text-align: justify;">3. Kab. Tapanuli Selatan</div><div style="text-align: justify;">4. Kab. Toba Samosir</div><div style="text-align: justify;">5. Kota Binjai</div><div style="text-align: justify;">6. Kab. Labuhan Batu</div><div style="text-align: justify;">7. Kab. Asahan</div><div style="text-align: justify;">8. Kota Sibolga</div><div style="text-align: justify;">9. Kab. Pakpak Barat</div><div style="text-align: justify;">10. Kab. Humbang Hasundutan</div><div style="text-align: justify;">11. Kab. Samosir</div><div style="text-align: justify;">12. Kota Pematang Siantar</div><div style="text-align: justify;">13. Kab. Simalungun</div><div style="text-align: justify;">14. Kab. Labuhanbatu Utara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sumatera Barat</div><div style="text-align: justify;">15. Kab. Solok</div><div style="text-align: justify;">16. Kab. Dharmasraya</div><div style="text-align: justify;">17. Kota Bukit Tinggi</div><div style="text-align: justify;">18. Kab. Solok Selatan</div><div style="text-align: justify;">19. Kab. Pasaman Barat</div><div style="text-align: justify;">20. Kab. Pasaman</div><div style="text-align: justify;">21. Kota Solok</div><div style="text-align: justify;">22. Kab. Pesisir Selatan</div><div style="text-align: justify;">23. Kab. Sijunjung</div><div style="text-align: justify;">24. Kab. Tanah Datar</div><div style="text-align: justify;">25. Kab. Padang Pariaman</div><div style="text-align: justify;">26. Kab. Agam</div><div style="text-align: justify;">27. Kab. Lima Puluh Kota </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Riau</div><div style="text-align: justify;">28. Kab. Kep. Meranti</div><div style="text-align: justify;">29. Kab. Indragiri Hulu</div><div style="text-align: justify;">30. Kab. Bengkalis</div><div style="text-align: justify;">31. Kota Dumai</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sumatera Selatan</div><div style="text-align: justify;">32. Kab. Penungkal Arab Lematang Ilir</div><div style="text-align: justify;">33. Kab. Musirawas Utara</div><div style="text-align: justify;">34. Kab. Ogan Komering Hulu</div><div style="text-align: justify;">35. Kab. Ogan Ilir</div><div style="text-align: justify;">36. Kab OKU Selatan</div><div style="text-align: justify;">37. Kab. OKU Timur</div><div style="text-align: justify;">38. Kab. Musi Rawas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Bengkulu</div><div style="text-align: justify;">39. Kab. Muko-muko</div><div style="text-align: justify;">40. Kab. Seluma</div><div style="text-align: justify;">41. Kab. Kepahiang</div><div style="text-align: justify;">42. Kab. Lebong</div><div style="text-align: justify;">43. Kab. Bengkulu Selatan</div><div style="text-align: justify;">44. Kab. Rejang Lebong</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Lampung</div><div style="text-align: justify;">45. Kab. Pesisir Barat</div><div style="text-align: justify;">46. Kab. Lampung Selatan</div><div style="text-align: justify;">47. Kota Metro</div><div style="text-align: justify;">48. Kab. Way Kanan</div><div style="text-align: justify;">49. Kab. Lampung Timur</div><div style="text-align: justify;">50. Kab. Pesawaran</div><div style="text-align: justify;">51. Kab. Bandar Lampung</div><div style="text-align: justify;">52. Kab. Lampung Tengah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kepulaian Bangka Belitung</div><div style="text-align: justify;">53. Kab. Bangka Selatan</div><div style="text-align: justify;">54. Kab. Belitung Timur</div><div style="text-align: justify;">55. Kab. Bangka Tengah</div><div style="text-align: justify;">56. Kab. Bangka Barat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kepulauan Riau</div><div style="text-align: justify;">57. Kab. Kepualaun Anambas</div><div style="text-align: justify;">58. Kab. Bintan</div><div style="text-align: justify;">59. Kab. Lingga</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Barat</div><div style="text-align: justify;">60. Kab. Pangandaran</div><div style="text-align: justify;">61. Kab. Sukabumi</div><div style="text-align: justify;">62. Kab. Indramayu</div><div style="text-align: justify;">63. Kab. Bandung</div><div style="text-align: justify;">64. Kab. Karawang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Tengah</div><div style="text-align: justify;">65. Kota Semarang</div><div style="text-align: justify;">66. Kab. Rembang</div><div style="text-align: justify;">67. Kab. Kebumen</div><div style="text-align: justify;">68. Kab. Purbalingga</div><div style="text-align: justify;">69. Kota Surakarta</div><div style="text-align: justify;">70. Kab. Boyolali</div><div style="text-align: justify;">71. Kota Pekalongan </div><div style="text-align: justify;">72. Kab. Blora</div><div style="text-align: justify;">73. Kab. Kendal</div><div style="text-align: justify;">74. Kota Magelang</div><div style="text-align: justify;">75. Kab. Sukoharjo</div><div style="text-align: justify;">76. Kab. Semarang</div><div style="text-align: justify;">77. Kab. Wonosobo</div><div style="text-align: justify;">78. Kab. Purworejo</div><div style="text-align: justify;">79. Kab. Wonogiri</div><div style="text-align: justify;">80. Kab. Klaten</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi DI Yogyakarta</div><div style="text-align: justify;">81. Kab. Bantul</div><div style="text-align: justify;">82. Kab. Gunung Kidul</div><div style="text-align: justify;">83. Kab. Sleman</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;">84. Kab. Ngawi</div><div style="text-align: justify;">85. Kota Blitar</div><div style="text-align: justify;">86. Kab. Lamongan</div><div style="text-align: justify;">87. Kab. Jember</div><div style="text-align: justify;">88. Kab. Ponorogo</div><div style="text-align: justify;">89. Kab. Kediri</div><div style="text-align: justify;">90. Kab. Sitibondo</div><div style="text-align: justify;">91. Kab. Gresik</div><div style="text-align: justify;">92. Kota Surabaya</div><div style="text-align: justify;">93. Kab. Trenggalek</div><div style="text-align: justify;">94. Kota Pasuruan</div><div style="text-align: justify;">95. Kab. Mjokerto</div><div style="text-align: justify;">96. Kab. Sumenep</div><div style="text-align: justify;">97. Kab. Banyuwangi</div><div style="text-align: justify;">98. Kab. Malang</div><div style="text-align: justify;">99 Kab. Sidoarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Banten</div><div style="text-align: justify;">100. Kota Cilegon</div><div style="text-align: justify;">101. Kab. Serang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Bali</div><div style="text-align: justify;">102. Kab. Karang Asem</div><div style="text-align: justify;">103. Kab. Badung</div><div style="text-align: justify;">104. Kab. Bangli</div><div style="text-align: justify;">105. Kab. Tabanan</div><div style="text-align: justify;">106. Kota Denpasar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi NTB</div><div style="text-align: justify;">108. Kab. Lombok Utara</div><div style="text-align: justify;">109. Kab. Bima</div><div style="text-align: justify;">110. Kota Mataram</div><div style="text-align: justify;">111. Kab. Sumbawa Barat</div><div style="text-align: justify;">112. Kab.Dompu</div><div style="text-align: justify;">113. Kab. Lombok Tengah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi NTT</div><div style="text-align: justify;">114. Kab. Malaka</div><div style="text-align: justify;">115 Kab. Belu</div><div style="text-align: justify;">116. Kab. Manggarai Barat</div><div style="text-align: justify;">117. Kab. Sumba Timur</div><div style="text-align: justify;">118. Kab. Manggarai</div><div style="text-align: justify;">119. Kab. Ngada</div><div style="text-align: justify;">120. Kab Sumba Barat</div><div style="text-align: justify;">121. Kab Timor Tengah Utara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Barat</div><div style="text-align: justify;">122. Kab. Kapuas Hulu</div><div style="text-align: justify;">123. Kab. Bengkayang</div><div style="text-align: justify;">124. Kab. Sekadau</div><div style="text-align: justify;">125. Kab. Melawi</div><div style="text-align: justify;">126. Kab. Sintang</div><div style="text-align: justify;">127. Kab. Ketapang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Tengah</div><div style="text-align: justify;">128. Kab. Kotawaringin Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Selatan</div><div style="text-align: justify;">129. Kab. Banjar Selatan</div><div style="text-align: justify;">130. Kab. Kota Baru</div><div style="text-align: justify;">131. Kota Banjar Baru</div><div style="text-align: justify;">132. Kota Banjarmasin</div><div style="text-align: justify;">133. Kab. Balangan</div><div style="text-align: justify;">134. Kab. Hulu Sungai Tengah</div><div style="text-align: justify;">135. Kab. Tanah Bumbu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Timur</div><div style="text-align: justify;">136. Kab. Mahakam ulu</div><div style="text-align: justify;">137. Kab. Kutai Kartanegara</div><div style="text-align: justify;">138. Kab. Paser</div><div style="text-align: justify;">139. Kab. Berau</div><div style="text-align: justify;">140. Kota Samarinda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Utara</div><div style="text-align: justify;">141. Kab. Tana Tidung</div><div style="text-align: justify;">142. Kab. Bulungan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Utara</div><div style="text-align: justify;">143. Kab. Bolmong Timur</div><div style="text-align: justify;">144. Kab. Minahsa Utara</div><div style="text-align: justify;">145. Kota Manda</div><div style="text-align: justify;">146. Kab. Minahasa Selatan</div><div style="text-align: justify;">147. Kab. Balmong Selatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Tengah</div><div style="text-align: justify;">148. Kab. Banggai Laut</div><div style="text-align: justify;">149. Morowali Utara</div><div style="text-align: justify;">150. Kab. Tojo Una-Una</div><div style="text-align: justify;">151. Kab. Poso</div><div style="text-align: justify;">152. Kab. Toli-Toli</div><div style="text-align: justify;">153. Kota Palu</div><div style="text-align: justify;">154. Kab. Sigi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Selatan</div><div style="text-align: justify;">155. Kab. Pangkajene Kep.</div><div style="text-align: justify;">156. Kab. Barru</div><div style="text-align: justify;">157. Kab. Moros</div><div style="text-align: justify;">158. Kab. Gowa</div><div style="text-align: justify;">159. Kab. Luwu Timur</div><div style="text-align: justify;">160. Kab. Tana Toraja</div><div style="text-align: justify;">161. Kab. Kepulauan Selayar</div><div style="text-align: justify;">162. Kab. Soppeng</div><div style="text-align: justify;">163. Kab. Luwu Utara</div><div style="text-align: justify;">164. Kab. Bulukumba</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Tenggara</div><div style="text-align: justify;">165. Kab. Kolaka Timur</div><div style="text-align: justify;">166. Kab. Buton Utara</div><div style="text-align: justify;">167. Kab. Konawe Selatan</div><div style="text-align: justify;">168. Kab. Muna</div><div style="text-align: justify;">169. Kab. Konawe Kepulauan</div><div style="text-align: justify;">170. Kab. Muna Barat</div><div style="text-align: justify;">171. Kab. Buton Selatan</div><div style="text-align: justify;">172. Kab. Buton Tengah</div><div style="text-align: justify;">173. Kab. Gorontalo</div><div style="text-align: justify;">174. Kab. Bone Bolango</div><div style="text-align: justify;">175. Kab. Pohuwato</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Barat</div><div style="text-align: justify;">176. Kab. Mamuju tengah</div><div style="text-align: justify;">177. Kab. Mamuju Utara</div><div style="text-align: justify;">178. Kab. Mamuju</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Maluku</div><div style="text-align: justify;">179. Kab. Seram Bagian Barat</div><div style="text-align: justify;">180. Kab. Kepulauan Aru</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Maluku Utara</div><div style="text-align: justify;">181. Kab. Pulau Taliabu</div><div style="text-align: justify;">182. Kota Ternate</div><div style="text-align: justify;">183 Kab. Halmahera Timur</div><div style="text-align: justify;">184. Kab. Kepulauan Sula</div><div style="text-align: justify;">185. Kab. Halmahera Utara</div><div style="text-align: justify;">186. Kota Tidore Kepulauan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Papua</div><div style="text-align: justify;">187. Kab. Nabire</div><div style="text-align: justify;">188. Kab. Asmat</div><div style="text-align: justify;">189. Kab. Keerom</div><div style="text-align: justify;">190. Kab. Warofen</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Papua Barat</div><div style="text-align: justify;">191. Kab. Pegunungan Arfak</div><div style="text-align: justify;">192. Kab. Manokwari Selatan</div><div style="text-align: justify;">193. Kab. Sorong Selatan</div><div style="text-align: justify;">194. Kab. Raja Ampat</div><div style="text-align: justify;">195. Kab. Kaimana</div><div style="text-align: justify;">196. Kab. Teluk Bintuni</div><div style="text-align: justify;">197. Kab. Fakfak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber : http://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015</div>

Daftar Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015

KPU berencana akan menggelar serentak seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 dalam satu waktu. Berdasarkan data ter...

Read more »

Daftar 68 Daerah Yang Berakhir Masa Jabatan Pada Semester 1 Tahun 2016

<div style="text-align: justify;">Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015, akan diikuti 272 daerah di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jumlah tersebut bertambah 68 daerah dari yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan di 204 daerah, setelah DPR menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di mana pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan Pilkada di Desember 2015.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 68 daerah tetap dapat melaksanakan pilkada, meski belum menganggarkan biaya pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau  toh belum menganggarkan, dia (daerah, red) bisa mengganggarkan. Karena sudah dipayungi Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015,” ujarnya, Senin (23/2).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam aturan tersebut, kata Tjahjo, kepala daerah dimungkinkan melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD. Caranya, dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, menggunakan pergeseran anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jadi ada ada APBNP, bisa diatur di situ. Tinggal nego dengan KPUD, berapa yang diperlukan dan berapa yang tersedia oleh Pemda. Kalau memang masih kurang dibahas bersama dengan DPRD,” katanya. (gir/jpnn)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut 68 daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya Januari-Juni 2016:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumatera Utara: Kabupaten Mandailing natal (berakhir 28 Juni 2016), Kabupaten Karo (25 Maret 2016), Kota Tanjung Balai (7 Februari 2016), Kabupaten Nias (9 Juni 2016), Nias Selatan (12 April 2016), Nias Selatan (12 April 2016), Labuhan Batu Selatan (11 Februari 2016), Nias Utara (12 April 2016), Nias Barat (13 April 2016), Kota Gunung Sitoli (13 April 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Riau: Kabupaten Kuantan Singingi (1 Juni 2016), Siak (16 Juni 2016), Rokan Hilir (7 Juni 2016), Rokan Hulu (19 April 2016), Kabupaten Pelalawan (7 April 2016),</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jambi: Kabupaten Tanjung Jabung Barat (27 Januari 2016), Bantanghari (30 Januari 2016), Bungo (14 Juni 2016), Tanjung Jabung Timur (12 April 2016), Kota Sungai Penuh (25 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Bengkulu: Kabupaten Kaur (21 Mei 2016) dan Bengkulu Utara (4 Februari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kepulauan Riau: Kabupaten Karimun (23 Maret 2016), Kabupaten Natuna (4 Mei 2016) dan Kota Batam (1 Maret 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Cianjur (18 Mei 2016), Kabupaten Tasikmalaya (8 Maret 2016) dan Kota Depok (26 Januari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Pekalongan (27 Juni 2016), Sragen (4 Mei 2016), Pemalang (24 Januari 2016), Grobogan (14 Maret 2016), Demak (3 Mei 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Blitar (31 Januari 2016), Pacitan (21 Februari 2016) dan Kabupaten Tuban (20 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Banten: Kabupaten Pandeglang (10 Maret 2016), Kota Tangerang Selatan (20 April 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Bali: Kabupaten Jembrana (16 Februari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Nusa Tenggara Barat: Provinsi Sumbawa (17 Januari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Sabu Raijua (24 Januari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Sambas (12 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Timur: Kota Balikpapan (30 Mei 2016), Kota Bontang (23 Maret 2016), Kutai Timur (13 Februari 2016), Kutai Barat (19 April 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Kalimantan Utara: Kabupaten Nunukan (31 Mei 2016), Kabupaten Malinau (3 April 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Utara: Kota Tomohon (7 Januari 2016), Kota Bitung (21 Februari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten banggai (8 Juni 2016)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Toraja Utara (31 Maret 2016)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Tenggara: Kabupaten Wakatobi (28 Juni 2016), Konawe Utara (21 April 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene (25 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Maluku: Kabupaten Maluku Barat Daya (26 April 2016), Buru Selatan (22 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Selatan (17 Januari 2016), Kabupaten Halmahera Barat (4 Februari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Papua: Kabupaten Boven Digoel (7 Maret 2016), Merauke (8 Januari 2016), Pegunungan Bintang (17 Januari 2016), Yahukimo (5 April 2016), Supiori (21 Mei 2016), Membramo Raya (15 Januari 2016), Yalimo (11 Juni 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Provinsi Papua Barat: Kabupaten Manokwari (7 Februari 2016) dan Teluk Wondama (13 Januari 2016).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/23/288917/Ini-68-Daerah-yang-Juga-Ikut-Pilkada-Serentak-2015/page3</div>

Daftar 68 Daerah Yang Berakhir Masa Jabatan Pada Semester 1 Tahun 2016

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015, akan diikuti 272 daerah di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 68 daerah dari yang sebelum...

Read more »

Pilkada Serentak Tahun 2015

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtVOzolPnGHR4d9Bpu9stPg8pwr6-YPojvp3HkYD8b9yxRYj2oAN8pBeCpJuDaUgCo8NcHRI0EPXBqMd7p09enBPsx9TVQcpTKp5VLszGgjDIXbxo_EzpvuudJrDSzMye7I-zbtl9d1BBn/s1600/medium_45Pilkada-Serentak-2015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="178" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtVOzolPnGHR4d9Bpu9stPg8pwr6-YPojvp3HkYD8b9yxRYj2oAN8pBeCpJuDaUgCo8NcHRI0EPXBqMd7p09enBPsx9TVQcpTKp5VLszGgjDIXbxo_EzpvuudJrDSzMye7I-zbtl9d1BBn/s320/medium_45Pilkada-Serentak-2015.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara terkait serta konsolidasi di internal KPU telah dilakukan secara intensif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan pilkada serentak, terutama menyangkut regulasi dan anggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Koordinasi secara horizontal dan konsolidasi secara internal telah kami lakukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kami minta untuk berkoodinasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya soal dana tetapi hal lain seperti dukungan staf, kantor, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (19/4).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam acara peluncuran tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Bawaslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Husni mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. “Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Momen ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asumsi yang terlanjur melekat dalam memori publik bahwa sumber masalah itu ada di penyelenggara pemilu. “Üntuk itu kita harus tegak pada aturan. Jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan untuk melakukan penyimpangan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Husni menyatakan saat ini dari 10 rancangan peraturan KPU tentang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penyelenggaraan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Komisi II DPR. “Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan PKPU tentang Badan Penyelenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi peraturan KPU 9 April 2015,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk menuntaskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015. “Penetapan PKPU lebih awal akan membantu parpol yang akan mengusung pasangan calon dan calon perseorangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPU berharap pembahasan PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kualitas regulasinya baik, tetapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semua stakeholders. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam penyelenggaraan sebagai akibat sosialisasi kurang maksimal,” ujarnya.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan telah memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satunya payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan Pilkada. “Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” ujarnya. (gebriel/FOTO KPU/dosen/Hupmas)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber :</div><div style="text-align: justify;">http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3850/KPU-Luncurkan-Pilkada-Serentak-2015</div>

Pilkada Serentak Tahun 2015

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembag...

Read more »

(Berita Duka Cita) Usman Jafar Meninggal Dunia

<div dir="ltr"><font color="#0000ff"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbXryqc99aDoEPm62lTf89JTd2L90m33HJPtNRa4OL_ueYQTijhaBSXQuWY9AIi5GXdYm4DK8qoqbEF-ht_4Y1hj2oXE1xkRyBMiKfWPo9M6BjmO14WHwmaTnrf9l3JCwDjhThjPiLYXWS/s1600/UsmanJafar-795679.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_6153405214074992658" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbXryqc99aDoEPm62lTf89JTd2L90m33HJPtNRa4OL_ueYQTijhaBSXQuWY9AIi5GXdYm4DK8qoqbEF-ht_4Y1hj2oXE1xkRyBMiKfWPo9M6BjmO14WHwmaTnrf9l3JCwDjhThjPiLYXWS/s320/UsmanJafar-795679.jpg" /></a></font><div class="" dir="ltr" style="font-size:12.8000001907349px"><div id=":wx" class="" tabindex="0"><div class=""></div></div><div id=":wy" class="" tabindex="0"><div class=""></div></div></div><font color="#0000ff"><br style="font-size:12.8000001907349px"><span style="font-size:12.8000001907349px">​</span><span style="font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px">Mantan Gubernur Kalbar Usman Ja'far di kabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/5/2015) sekitar pukul 06.15 WIB di RS Medistra Jakarta.</span></font><p style="padding:0px 0px 25px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">Informasi wafatnya Anggota DPR RI dari PPP Dapil Kalbar ini dibenarkan oleh Retno Pramudya Sekretaris Umum DPW PPP Kalbar saat di konfirmasi melalui telepon selular.</font></p><p style="padding:0px 0px 25px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">"Iya, kita dapat kabar pak UJ meninggal dunia tadi pagi sekitar pukul 06.15 WIB di Rumah Sakit Jakarta," katanya pada Tribun Pontianak.</font></p><p style="padding:0px 0px 25px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">Kemudian Retno juga menuturkan saat ini jajaran DPW PPP Kalbar sedang menunggu informasi selanjutnya dari pihak kerabat keluarga dan rekan almarhum ‎yang ada Jakarta.</font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">"Kita belum tahu kapan jenazah almarhum di bawa ke Kalbar untuk di makamkan, kita juga masih menunggu, yang jelas kedatangan jenazahnya kita sambut di sini," tandasnya.</font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff"><br></font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">Sumber : <a href="http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/15/mantan-gubernur-kalbar-usman-jafar-tutup-usia" target="_blank">http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/15/mantan-gubernur-kalbar-usman-jafar-tutup-usia</a></font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff"><br></font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff">Sebelum menjabar sebagai Wakil Rakyat di DPR RI, Beliau juga pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat Periode 2002-2007</font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><font color="#0000ff"><br></font></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:'Helvetica Neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:17.2900009155273px;line-height:27.6640014648438px"><b><i><font color="#0000ff">(Artikel ini dikirim ke email : <a href="mailto:koranparlemen.kontributor@blogger.com" target="_blank">koranparlemen.kontributor@blogger.com</a>)</font></i></b></p></div>

(Berita Duka Cita) Usman Jafar Meninggal Dunia

​ Mantan Gubernur Kalbar Usman Ja'far di kabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/5/2015) sekitar pukul 06.15 WIB di RS Medistra Jakarta....

Read more »

Panduan Umum Proses Rekrutmen Tenaga Pendamping Implementasi UU Desa

<div style="text-align: justify;">PANDUAN UMUM PROSES REKRUTMEN</div><div style="text-align: justify;">TENAGA PENDAMPING IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">A. PENDAHULUAN</div><div style="text-align: justify;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (2015 – 2019) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain daripada itu, Nota Keuangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dalam rangka penyelesaian akhir PNPM MPd menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Desa memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus mendampingi penyelesaian akhir PNPM MPd. Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, sekaligus penyelesaian akhir PNPM MPd, Pemerintah akan melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional. Untuk itu, Pemerintah akan mendayagunakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sedangkan melalui pendamping profesional akan dibantu tenaga ahli dan tenaga pendamping. Mengingat rentang kendali yang luas, dalam hal pembinaan dan pengelolaan pendampingan maka Pemerintah akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendamping, dipandang perlu disusun Panduan Rekrutmen Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang akan digunakan oleh Satker Pelaksana Dekonsentrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">B. PENDAMPING KABUPATEN DAN PENDAMPING KECAMATAN</div><div style="text-align: justify;">Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan memiliki posisi penting dan strategis dalam menentukan kinerja program. Untuk itu, proses rekrutmen terhadap Pendamping harus diatur secara ketat agar diperoleh tenaga Pendamping sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara garis besar proses rekrutmen Pendamping terdiri dari 5 (lima) tahapan pokok yaitu: 1) pemetaan kebutuhan, 2) pengumuman, 3) seleksi pasif, 4) seleksi aktif melalui wawancara, focus group discussion dan test tertulis, serta tahap 5) pembekalan melalui pelatihan. Rekrutmen Pendamping ini harus mampu menyeleksi 2 pelamar/calon pendamping sesuai kompetensi yang ditetapkan, dan merekrut jumlah pendamping sesuai kebutuhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">C. JUMLAH TENAGA PENDAMPING</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Pendamping Tingkat Kabupaten</div><div style="text-align: justify;">Setiap Kabupaten pada prinsipnya didampingi oleh 4 (empat) orang Pendamping Teknis, yaitu: Pendamping Teknis Bidang Pemberdayaan, Pendamping Teknis Bidang Infrastruktur, Pendamping Teknis Bidang Keuangan, dan Pendamping Teknis Bidang Perguliran dan Pengembangan Usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Asisten Pendamping Tingkat Kabupaten</div><div style="text-align: justify;">Asisten Pendamping Teknis Bidang Pemberdayaan diadakan untuk mendukung kinerja Pendamping Kabupaten di kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan lebih dari 9 kecamatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Pendamping Tingkat Kecamatan</div><div style="text-align: justify;">Setiap Kecamatan didampingi oleh Pendamping Desa Bidang Pemberdayaan dan Pendamping Desa Bidang Infrastruktur. Namun demikian, dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program, maka tenaga Pendamping didayagunakan dan diatur penempatannya berdasarkan jumlah desa dimasing-masing kecamatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">D. KUALIFIKASI PENDAMPING</div><div style="text-align: justify;">Kualifikasi Pendamping untuk setiap jenis pendamping pada setiap lokasi program dapat dijelaskan sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Pendamping Teknis Pemberdayaan</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan Strata-1 atau Diploma-III dari semua bidang ilmu;</div><div style="text-align: justify;">b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek</div><div style="text-align: justify;">pemberdayaan masyarakat, untuk S-1 minimal 6 (enam) tahun sedangkan D-3 minimal 8 (delapan) tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan kerja sosial, pendampingan masyarakat, pengorganisasian masyarakat;</div><div style="text-align: justify;">d. Berpengalaman memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif, perencanaan program/proyek pembangunan desa/antar desa, fasilitasi manajemen pembangunan desa/antar desa, kajian terhadap peraturan daerah;</div><div style="text-align: justify;">e. Berpengalaman melatih masyarakat yang mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan, maupun kaderisasi pelatih lokal;</div><div style="text-align: justify;">f. Mampu mengoperasikan peralatan komputer minimal microsoft office; 3</div><div style="text-align: justify;">g. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;</div><div style="text-align: justify;">h. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal calon Pendamping Kabupaten Pemberdayaan adalah 50 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Pendamping Teknis Infrastruktur</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan minimum S1 atau D-III Teknik Sipil;</div><div style="text-align: justify;">b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan, untuk S-1 minimal 6 (enam) tahun dan D-III minimal 8 (delapan) tahun. Pengecualian khusus untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua pengalaman kerja relevan untuk S-1 minimal 4 (empat) tahun sedangkan D-III minimal 6 (enam) tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek emberdayaan</div><div style="text-align: justify;">masyarakat minimal 3 (tiga) tahun;</div><div style="text-align: justify;">d. Berpengalaman memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) infrastruktur perdesaan sesuai dengan harga satuan setempat;</div><div style="text-align: justify;">e. Berpengalaman memfasilitasi masyarakat dalam menyusun desain teknis sesuai dengan standar teknis infrastruktur perdesaan;</div><div style="text-align: justify;">f. Berpengalaman melatih masyarakat tentang teknis pertukangan yang</div><div style="text-align: justify;">dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan;</div><div style="text-align: justify;">g. Mampu mengoperasikan peralatan komputer minimal microsoft office;</div><div style="text-align: justify;">h. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;</div><div style="text-align: justify;">i. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal calon Pendamping Kabupaten Teknik adalah 50 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Pendamping Teknis Keuangan</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan diutamakan minimum S1 Ekonomi semua jurusan, atau D-III Akuntansi. Bagi yang berpendidikan Non Ekonomi, wajib dibuktikan memiliki pengalaman mendampingi keuangan mikro dan memiliki keahlian melakukan audit internal;</div><div style="text-align: justify;">b. Pengalaman kerja yang relevan S-1 minimum 6 (enam) tahun sedangkan D-III minimum 8 (delapan) tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Berpengalaman memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro yang mencakup aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan pendampingan kelompok peminjam;</div><div style="text-align: justify;">d. Berpengalaman memfasilitasi kelompok masyarakat penerima pinjaman yang mencakup aspek permodalan, pengembangan usaha ekonomi, serta penguatan dan pengembangan jaringan lembaga pengelola pinjaman mikro;</div><div style="text-align: justify;">e. Berpengalaman menyusun Laporan Keuangan (Neraca, Laporan</div><div style="text-align: justify;">Rugi/Laba,dsb), laporan kesehatan lembaga keuangan, dan laporan kesehatan pinjaman; 4</div><div style="text-align: justify;">f. Berpengalaman memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan</div><div style="text-align: justify;">kelembagaan keuangan mikro yang mencakup aspek prinsip dan prosedur pengelolaan lembaga keuangan mikro/simpan pinjam/BPR/Koperasi, dsb;</div><div style="text-align: justify;">g. Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office;</div><div style="text-align: justify;">h. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal calon Pendamping Kabupaten Keuangan adalah 50 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Pendamping Teknis Perguliran dan Pengembangan Usaha</div><div style="text-align: justify;">a. Memiliki pengalaman kerja, untuk S-1 (diutamakan pendidikan ekonomi) minimal 6 (enam) tahun sedangkan D-3 minimal 8 (delapan) tahun;</div><div style="text-align: justify;">b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 5 tahun, kecuali untuk</div><div style="text-align: justify;">Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pengalaman kerja yang relevan minimal 3 tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pinjam;</div><div style="text-align: justify;">d. Diutamakan yang memiliki latar belakang pemberdayaan ekonomi pedesaan, berpengalaman dalam penguatan dan pengembangan jaringan lembaga pengelola pinjaman mikro.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Asisten Pendamping Teknis Pemberdayaan</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan Strata-1 atau Diploma-III dari semua bidang ilmu;</div><div style="text-align: justify;">b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek</div><div style="text-align: justify;">pemberdayaan masyarakat, untuk S-1 minimal 4 (empat) tahun Sedangkan D-3 minimal 6 (enam) tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan kerja sosial, pendampingan masyarakat, pengorganisasian masyarakat;</div><div style="text-align: justify;">d. Berpengalaman memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif, perencanaan program/proyek pembangunan desa/antar desa, fasilitasi manajemen pembangunan desa/antar desa, kajian terhadap peraturan daerah;</div><div style="text-align: justify;">e. Berpengalaman melatih masyarakat yang mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi masyarakat dalam Penyelenggaraan pelatihan, maupun kaderisasi pelatih lokal;</div><div style="text-align: justify;">f. Mampu mengoperasikan peralatan komputer minimal microsoft office;</div><div style="text-align: justify;">g. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;</div><div style="text-align: justify;">h. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal calon Pendamping Kabupaten Pemberdayaan adalah 50 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Pendamping Desa - Pemberdayaan</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan S1 dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun; atau D-3 dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;</div><div style="text-align: justify;">b. Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat kualifikasi Pendamping Kecamatan Pemberdayaan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1. Tingkat pendidikan Strata satu (S-1) fresh graduated dari semua bidang ilmu atau;</div><div style="text-align: justify;">2. Tingkat pendidikan Diploma Tiga (D III) dari semua bidang ilmu dengan</div><div style="text-align: justify;">pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;</div><div style="text-align: justify;">c. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas, diutamakan dapat berbahasa daerah tempat tugas;</div><div style="text-align: justify;">d. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;</div><div style="text-align: justify;">e. Pada saat melakukan pendaftaran usia Pendamping Kecamatan Pemberdayaan maksimal 45 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Pendamping Desa - Infrastruktur</div><div style="text-align: justify;">a. Pendidikan S1 dari bidang ilmu Teknik Sipil dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pembangunan infrastruktur minimal 3 (tiga) tahun; atau D-3 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja relevan dengan program/proyek infrastruktur minimal 5 (lima) tahun;</div><div style="text-align: justify;">b. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial, maupun kegiatan pendampingan masyarakat lainnya;</div><div style="text-align: justify;">c. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas, diutamakan dapat berbahasa daerah tempat tugas;</div><div style="text-align: justify;">d. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;</div><div style="text-align: justify;">e. Pada saat melakukan pendaftaran usia Pendamping Kecamatan Teknik</div><div style="text-align: justify;">maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">E. TAHAPAN SELEKSI</div><div style="text-align: justify;">a. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Pendamping Tahap awal dari proses rekrutmen Pendamping adalah menentukan jumlah kebutuhan/kuota tenaga Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang harus direkrut, adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1. Satker Pusat menetapkan quota Pendamping yang dihitung berdasarkan kebutuhan dan Pagu Anggaran;</div><div style="text-align: justify;">2. Provinsi melakukan Analisis kebutuhan Pendamping berdasarkan quota</div><div style="text-align: justify;">pendamping yang ditetapkan Satker Pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b. Pengumuman Rekrutmen Pendamping</div><div style="text-align: justify;">Kebutuhan tenaga pendamping, dipubilkasikan secara luas melalui media lokal atau nasional. </div><div style="text-align: justify;">Prosedur pengumuman seleksi Pendamping adalah sebagai berikut: 6</div><div style="text-align: justify;">1. Pengumuman rekrutmen Pendamping dilakukan oleh masing-masing Satker Provinsi;</div><div style="text-align: justify;">2. Publikasi dilakukan dengan mencantumkan syarat dan kualifikasi pelamar;</div><div style="text-align: justify;">3. Alamat penyampaian dokumen lamaran melalui PO BOX, ditujukan kepada Satker PMD Provinsi;</div><div style="text-align: justify;">4. Proses penerimaan berkas lamaran Pendamping dilakukan oleh Satker PMD Provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c. Seleksi Pasif</div><div style="text-align: justify;">Seleksi Pasif adalah proses seleksi administrasi terhadap lamaran yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat–syarat administrasi. Proses seleksi administrasi menjadi tanggung jawab Satker PMD Provinsi, dan secara teknis dilaksanakan Sekretariat Satker Provinsi dibantu oleh tenaga pendamping profesional.</div><div style="text-align: justify;">Langkah-langkah seleksi pasif adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1. Sekretariat Provinsi melakukan seleksi pasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan seleksi pasif;</div><div style="text-align: justify;">2. Satker PMD Provinsi menyampaikan Berita Acara shortlist (daftar pendek) pelamar kepada Satker Pusat;</div><div style="text-align: justify;">3. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mereview dan menetapkan shortlist;</div><div style="text-align: justify;">4. Berdasarkan shortlist yang telah disetujui, Satker PMD Provinsi menetapkan jadwal seleksi aktif;</div><div style="text-align: justify;">5. Satker PMD Provinsi menginformasikan jadwal pelaksanaan seleksi aktif tersebut kepada Satker Pusat;</div><div style="text-align: justify;">6. Satker PMD Provinsi dengan didukung secara teknis oleh Sekretariat Satker PMD Provinsi mengundang peserta seleksi aktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d. Seleksi Aktif</div><div style="text-align: justify;">Seleksi aktif merupakan sebuah tahapan seleksi dalam rekrutmen Pendamping yang ditujukan untuk mengetahui aspek pengetahuan, wawasan, kemampuan, sikap dan kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas serta keabsahan data dan riwayat hidup dari setiap calon Pendamping. Langkah-langkah seleksi aktif adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1. Penetapan Panitia Seleksi Aktif</div><div style="text-align: justify;">Panitia seleksi aktif terdiri dari panitia seleksi provinsi dan atau panitia seleksi pusat, untuk itu, Satker PMD Provinsi wajib membentuk panitia seleksi aktif 7 yang terdiri dari Pejabat/Staf PMD Provinsi dan dibantu tenaga pendamping profesional.</div><div style="text-align: justify;">2. Tahapan Seleksi Aktif</div><div style="text-align: justify;">Proses Seleksi Aktif Tahap Pertama ditujukan untuk menyaring para pelamar kerja berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang bidang tugas yang dipilihnya. Seleksi ini terdiri dari test tertulis, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">e. Pelatihan</div><div style="text-align: justify;">Tahapan akhir dari proses seleksi sebagai bagian dari proses rekrutment</div><div style="text-align: justify;">Pendamping adalah Pelatihan Pra Tugas (pembekalan). Tujuan pelatihan ini adalah memberikan orientasi dan pembekalan kepada calon pendamping agar siap secara mental, serta memberikan pengetahuan, dan ketrampilan sebelum diterjunkan di lokasi penempatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">F. HONORARIUM DAN TUNJANGAN TENAGA PENDAMPING</div><div style="text-align: justify;">1. Honorarium</div><div style="text-align: justify;">Tenaga Pendamping Kabupaten atau Pendamping Kecamatan mengikat perjanjian kerja dengan Satker PMD Provinsi yaitu dalam bentuk kontrak kerja atas penyelesaian seluruh pekerjaan pendampingan masyarakat dalam mendukung implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sekaligus penyelesaian akhir PNPM Mandiri Perdesaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah honorarium yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan pendampingan masyarakat sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing Pendamping. Pembayaran honorarium Pendamping setiap bulan bersifat lumpsum, kecuali untuk pembayaran besaran honorarium Pendamping pada bulan pertama atau pada bulan terakhir Honorarium Pendamping adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan yang diberikan kepada Pendamping sehubungan dengan jasa atas kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukannya selama satu bulan berjalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Honorarium Pendamping dibayarkan secara lump-sum yaitu besaran honorarium yang tertuang dalam kontrak kerja yang wajib dibayarkan oleh Satker Provinsi untuk setiap bulannya dengan syarat Pendamping sudah melakukan tugas atau pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian kerja sebagaimana dibuktikan dalam bentuk laporan dan bukti-bukti administrasi. Jumlah dan besaran honorarium yang diterima Pendamping tetap mengacu pada Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satker Pusat, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Tunjangan</div><div style="text-align: justify;">Tunjangan Operasional Pendamping adalah tunjangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pendampingan masyarakat, Tunjangan Operasional Pendamping diberikan untuk digunakan membiayai tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, asuransi, dan biaya operasional kantor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">G. PENUTUP</div><div style="text-align: justify;">Ketentuan dan Penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaa rekrutmen dan pengelolaan tenaga pendamping akan diterbitkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengelolaan Pendamping Implementasi Undang-Undang Desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jakarta, 27 Maret 2015</div><div style="text-align: justify;">A.n. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi</div><div style="text-align: justify;">Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan</div><div style="text-align: justify;">Pemberdayaan Masyarakat Desa</div><div style="text-align: justify;">Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP</div><div style="text-align: justify;">NIP. 19650530 199103 1 002</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber :</div><div style="text-align: justify;">https://www.facebook.com/groups/informasikalbar/permalink/630110393799948/</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Panduan Umum Proses Rekrutmen Tenaga Pendamping Implementasi UU Desa

PANDUAN UMUM PROSES REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA A. PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (2015...

Read more »

Lee Kuan Yew : Dari Aktivis Pergerakan Pemuda, Anggota Senat Terlama Sampai Founding Father Singapura

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGkvC6K4a-8din-9lkuyietCd-YlMsatr4mfSUs08zkyFeFkw0fcKxmJ9ejLZq3DrPdxFqD7ol2tCuwPzyIR-P2SNa7KuSeokslK8GcrbAMgpkFlL8bZAGD-Cbwr65KWdU7m-I-Pz6m_k/s1600/Lee_Kuan_Yew.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGkvC6K4a-8din-9lkuyietCd-YlMsatr4mfSUs08zkyFeFkw0fcKxmJ9ejLZq3DrPdxFqD7ol2tCuwPzyIR-P2SNa7KuSeokslK8GcrbAMgpkFlL8bZAGD-Cbwr65KWdU7m-I-Pz6m_k/s1600/Lee_Kuan_Yew.jpg" width="240" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lee Kuan Yew</td></tr></tbody></table><br /><br /><div style="text-align: justify;">Lee Kuan Yew (bahasa Mandarin: 李光耀, Pinyin: Lǐ Guāngyào, lahir di Singapura, 16 September 1923 – meninggal di Singapura, 23 Maret 2015 pada umur 91 tahun) adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 – 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai perdana menteri. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Saat ini jabatan dia ialah Menteri Mentor, sebuah jabatan baru yang dibentuk di bawah kepemimpinan anaknya, Lee Hsien Loong, yang menjadi PM ketiga pada 12 Agustus 2004.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia meninggal pada 23 Maret 2015 di Singapore General Hospital, Singapura karena radang paru-paru[1]. Sebelumnya kondisinya terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015[2].</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Politikus kelahiran Singapura ini bersekolah di SD Telok Kurau, Raffles Institution dan Raffles College. Kuliahnya tertunda akibat Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Singapura pada 1942–1945. Pada masa itu, ia menjual Stikfas, sejenis lem yang dibuat dari tapioka, di pasar gelap. Lee yang sejak 1942 mengambil mata pelajaran bahasa Mandarin dan bahasa Jepang bekerja sebagai penulis laporan kilat Sekutu bagi Jepang serta menjadi editor bahasa Inggris untuk koran Jepang Hobudu (alat propaganda) dari 1943–1944.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah perang berakhir, Lee mengambil jurusan hukum di Fitzwilliam College, Inggris. Ia kembali ke Singapura pada 1949 untuk bekerja sebagai pengacara di biro Laycock & Ong.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada 1954, Lee bersama sekelompok rekan kelas menengah yang berpendidikan di Inggris membentuk Partai Aksi Rakyat (PAP) untuk mendorong berdirinya pemerintahan Singapura yang berdaulat sehingga kolonialisme Britania Raya dapat berakhir. Lima tahun kemudian, pada 1959, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura, David Saul Marshall. Lee kembali terpilih menjadi PM untuk ketujuh kalinya berturut-turut dalam kondisi Singapura yang bercondong kepada demokrasi terbatas (1963, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984 dan 1988), hingga pengunduran dirinya pada November 1990 kemudian menjabat sebagai Menteri Senior pada kabinet Goh Chok Tong. Pada Agustus 2004, tatkala Goh mundur dan digantikan oleh anak Lee, Lee Hsien Loong, Goh menjabat sebagai Menteri Senior, dan Lee Kuan Yew menjabat posisi baru, yakni Menteri Mentor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa anggota keluarga Lee memegang posisi terkemuka di berbagai aspek kehidupan di Singapura. Istri Lee, Kwa Geok Choo, tadinya merupakan salah satu kompanyon biro pengacara terkemuka Lee & Lee. Sedangkan anak-anaknya memegang posisi di berbagai badan usaha milik negara. Lee Hsien Loong kini menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura serta Wakil Ketua Perusahaan Investasi Pemerintah (GIC) Singapura (ketuanya ialah ayahnya). Lee Hsien Yang memegang posisi penting di perusahaan telekomunikasi SingTel. Anak perempuannya, Lee Wei Ling, mengurus Institusi Saraf Nasional. Menantu perempuannya, Ho Ching (istri Lee Hsien Loong), mengurus Temasek Holdings, sebuah perusahaan perseroan terkemuka yang memegang saham mayoritas di berbagai perusahaan pemerintah. Lee acapkali membantah tuduhan nepotisme dengan argumen posisi terkemuka yang dipegang anggota keluarganya berdasarkan prestasi masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama masa kepemimpinan Lee sepanjang tiga dasawarsa, Singapura berkembang dari negara golongan Dunia Ketiga menjadi salah satu negara maju di dunia, walaupun dia mempunyai sedikit penduduk dan minimnya sumber daya alam. Lee kerap berkata bahwa satu-satunya sumber daya alam Singapura adalah rakyatnya dan ketekadan dalam bekerja. Ia dihormati oleh banyak rakyat Singapura, terutama generasi lansia yang mengingat karakter kepimimpinannya yang bersemangat selama kemerdekaan dan perpisahan dari Malaysia. Lee diakui sebagai arsitek kemakmuran Singapura pada masa kini, meskipun peran itu juga dilaksanakan oleh Wakil PM Goh Keng Swee yang mengurusi bidang ekonomi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lee dianggap sebagai seorang otoriter yang condong kepada kaum elit. Lee sendiri pernah dikutip mengatakan bahwa ia lebih suka ditakuti daripada disayangi rakyatnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lee melaksanakan beberapa peraturan keras guna menekan kaum oposisi dan kebebasan berpendapat, misalnya penuntutan perkara pemfitnahan hingga membangkrutkan musuh-musuh politiknya. Pada suatu perkara misalnya, setelah putusan pengadilan yang condong kepada Lee digulingkan oleh Dewan Penasihat, pemerintah menghapuskan hak untuk naik banding kepada Dewan. Selama Lee menjabat sebagai PM (1965–1990), ia memenjarakan Chia Thye Poh, mantan anggota Parlemen partai oposisi Barisan Sosialis, selama 22 tahun berdasarkan UU Keamanan Dalam Negeri. Chia bebas pada tahun 1989. Untuk memberikan wewenang penuh kepada para hakim dalam keputusan mereka, Lee menghapuskan sistem juri dalam pengadilan Singapura.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lee Kuan Yew telah menulis dua set buku riwayat hidup: The Singapore Story, pandangannya mengenai sejarah Singapura hingga negara itu keluar dari Federasi Malaysia pada 1965, dan From Third World to First: The Singapore Story, pandangannya mengenai perubahan Singapura menjadi negara maju.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lee merupakan salah satu peyokong terkemuka norma Asia, walaupun definisi yang dimaksudkannya kerap diperdebatkan. Lee juga mendukung tindakan egenetika. Pada suatu wawancara dengan koran The Straits Times, Lee mengakui dirinya seorang agnostik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lee telah menerima berbagai tanda penghargaan, termasuk "Order of the Companions of Honour" (1970), "Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George" (1972), "Freedom of the City" (London, 1982), "Order of the Crown of Johore First Class" (1984) dan "Order of the Rising Sun" (1967).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber : Wikipedia</div>

Lee Kuan Yew : Dari Aktivis Pergerakan Pemuda, Anggota Senat Terlama Sampai Founding Father Singapura

Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew (bahasa Mandarin: 李光耀, Pinyin: Lǐ Guāngyào, lahir di Singapura, 16 September 1923 – meninggal di Singapura, 23 Mar...

Read more »

<div style="text-align: justify;">Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 1971 ini adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa paling besar saat itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).</div><div style="text-align: justify;">Fahri Hamzah adalah satu dari sedikit aktivis pemimpin organisasi atau gerakan mahasiswa yang sering disorot media massa karena berbagai diskusi, rapat dan demonstrasi mahasiswa yang digagasnya guna menurunkan rezim yang berkuasa. Ia juga seringkali bekerjasama dalam berbagai kesempatan dengan “bapak reformasi”, Amin Rais, untuk menggalang aksi-aksi besar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai intelektual muda, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa. Selain pernah bekerja sebagai salah satu pimpinan di Jurusan Ekonomi Ekstensi UI, ia juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Fahri Hamzah juga banyak mengikuti berbagai forum pertemuan di dalam dan luar negeri.</div><div style="text-align: justify;">Segala pengalaman dan keahliannya didedikasikan bagi lembaga legislatif di tingkat pusat sejak tahun 2004. Lewat PKS, Fahri Hamzah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB. Fahri Hamzah bergabung dalam Fraksi PKS dan bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Inilah yang mengantarkannya memahami banyak masalah di sektor riil umumnya dan masalah seputar BUMN khususnya.</div><div style="text-align: justify;">Sejak masa sidang 5 Nopember 2007, Fahri Hamzah berpindah ke Komisi III yang membawahi masalah hukum dan HAM. Ketertarikannya bergabung ke Komisi III didorong oleh keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, keinginannya bergabung didorong pula oleh kegelisahannya menyaksikan intervensi negara yang terlalu jauh terhadap civil society.</div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, dalam jangka panjang situasi ini akan memperlemah posisi negara, karena lemahnya masyarakat. Perhatiannya yang besar di dunia hukum, membuahkan kepercayaan FPKS menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi III, yang membidangi Legislasi sejak tahun 2009 lalu.</div><div style="text-align: justify;">Pada masa sidang III tahun 2011-2012, Fahri Hamzah kembali ditempatkan di Komisi VI yang membidangi BUMN. Namun kali ini juga menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan DPR. Berfokus di Badan Kehormatan, Fahri Hamzah membangun sistem untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan implementasi kode etik DPR. Selama menjadi menjadi anggota Badan kehormatan, Fahri Hamzah berhasil membangun tata cara ber-acara di Badan Kehormatan terkait kasus-kasus etika yang menimpa anggota DPR-RI.</div><div style="text-align: justify;">Seiring dengan dimulainya masa sidang IV tahun 2011-2012, Fahri Hamzah diberi amanah menjadi anggota Komisi VII yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan teknologi, Lingkungan dan Lingkungan Hidup. Fahri Hamzah juga diangkat menjadi anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang menjadi mitra BPK dalam pengawasan keuangan negara.</div><div style="text-align: justify;">Fahri Hamzah menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan energi. Fahri Hamzah menolak kenaikan tarif dasar listrik. Jangan sampai rakyat dibebankan dengan kenaikan harga listrik, padahal penyebanya adalah inefisiensi di tubuh PLN sendiri.</div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan minyak dan gas bumi, Fahri Hamzah menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Banyaknya perusahaan asing yang mengelola hulu migas dinilai menyebabkan tersedotnya sumber daya alam Indonesia ke negara lain.</div><div style="text-align: justify;">Sebagai anggota BAKN saat ini Fahri Hamzah memberikan perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setiap tahun. Fahri Hamzah menekankan perlunya tindak lanjut yang memadai terhadap laporan-laporan BPK.</div><div style="text-align: justify;">Selain aktif sebagai anggota Dewan, Ia juga senang menulis dalam berbagai artikel dan buku. Hingga kini telah terbit beberapa karyanya dengan judul “Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat”, “Negara, Pasar dan Rakyat”, “Kemana Ujung Century”, dan “Demokrasi, Transisi, Korupsi” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI).YFI merupakan kelanjutan dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS) yang didirikan saat hari Sumpah Pemuda, setelah aksi-aksi mahasiswa 1998 mereda.Fahri HamzahFahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir, awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 1971 ini adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa paling besar saat itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).</div><div style="text-align: justify;">Fahri Hamzah adalah satu dari sedikit aktivis pemimpin organisasi atau gerakan mahasiswa yang sering disorot media massa karena berbagai diskusi, rapat dan demonstrasi mahasiswa yang digagasnya guna menurunkan rezim yang berkuasa. Ia juga seringkali bekerjasama dalam berbagai kesempatan dengan “bapak reformasi”, Amin Rais, untuk menggalang aksi-aksi besar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai intelektual muda, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa. Selain pernah bekerja sebagai salah satu pimpinan di Jurusan Ekonomi Ekstensi UI, ia juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Fahri Hamzah juga banyak mengikuti berbagai forum pertemuan di dalam dan luar negeri.</div><div style="text-align: justify;">Segala pengalaman dan keahliannya didedikasikan bagi lembaga legislatif di tingkat pusat sejak tahun 2004. Lewat PKS, Fahri Hamzah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB. Fahri Hamzah bergabung dalam Fraksi PKS dan bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Inilah yang mengantarkannya memahami banyak masalah di sektor riil umumnya dan masalah seputar BUMN khususnya.</div><div style="text-align: justify;">Sejak masa sidang 5 Nopember 2007, Fahri Hamzah berpindah ke Komisi III yang membawahi masalah hukum dan HAM. Ketertarikannya bergabung ke Komisi III didorong oleh keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, keinginannya bergabung didorong pula oleh kegelisahannya menyaksikan intervensi negara yang terlalu jauh terhadap civil society.</div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, dalam jangka panjang situasi ini akan memperlemah posisi negara, karena lemahnya masyarakat. Perhatiannya yang besar di dunia hukum, membuahkan kepercayaan FPKS menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi III, yang membidangi Legislasi sejak tahun 2009 lalu.</div><div style="text-align: justify;">Pada masa sidang III tahun 2011-2012, Fahri Hamzah kembali ditempatkan di Komisi VI yang membidangi BUMN. Namun kali ini juga menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan DPR. Berfokus di Badan Kehormatan, Fahri Hamzah membangun sistem untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan implementasi kode etik DPR. Selama menjadi menjadi anggota Badan kehormatan, Fahri Hamzah berhasil membangun tata cara ber-acara di Badan Kehormatan terkait kasus-kasus etika yang menimpa anggota DPR-RI.</div><div style="text-align: justify;">Seiring dengan dimulainya masa sidang IV tahun 2011-2012, Fahri Hamzah diberi amanah menjadi anggota Komisi VII yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan teknologi, Lingkungan dan Lingkungan Hidup. Fahri Hamzah juga diangkat menjadi anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang menjadi mitra BPK dalam pengawasan keuangan negara.</div><div style="text-align: justify;">Fahri Hamzah menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan energi. Fahri Hamzah menolak kenaikan tarif dasar listrik. Jangan sampai rakyat dibebankan dengan kenaikan harga listrik, padahal penyebanya adalah inefisiensi di tubuh PLN sendiri.</div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan minyak dan gas bumi, Fahri Hamzah menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Banyaknya perusahaan asing yang mengelola hulu migas dinilai menyebabkan tersedotnya sumber daya alam Indonesia ke negara lain.</div><div style="text-align: justify;">Sebagai anggota BAKN saat ini Fahri Hamzah memberikan perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setiap tahun. Fahri Hamzah menekankan perlunya tindak lanjut yang memadai terhadap laporan-laporan BPK.</div><div style="text-align: justify;">Selain aktif sebagai anggota Dewan, Ia juga senang menulis dalam berbagai artikel dan buku. Hingga kini telah terbit beberapa karyanya dengan judul “Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat”, “Negara, Pasar dan Rakyat”, “Kemana Ujung Century”, dan “Demokrasi, Transisi, Korupsi” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI).YFI merupakan kelanjutan dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS) yang didirikan saat hari Sumpah Pemuda, setelah aksi-aksi mahasiswa 1998 mereda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.fahrihamzah.com/profil">SUMBER</a></div>

Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 19...

Read more »

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Magelang

<div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Daftar Anggota</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Kabupaten Magelang</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Provinsi Jawa Tengah</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Periode 2014/2019</span></b></div><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;"><br /></span><br /><ol><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Gunawan Sugiarno</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Miftahul Huda, S.Ag, M.Si</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Muhamad Adib, S.Ag</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Yogyo Susaptoyono</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Mahmud, SH</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Hibatun Wafiroh, S.Ag</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Islakhudin</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H. Mafatikhul Huda, S.Ag</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H.M. Kaswadi, ST</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sakir</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Saryan Adiyanto, SE</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Tri Wahyuningsih</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Jumat</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Zaenal Mahfud</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Mul Budi Santoso</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Grengseng Pamuji</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Suyanti, SH</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Gunawan</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Budi Supriyanto</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Erni Damayanti</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sawoyo</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Isti Wahyuni</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Drs. H. Soenarno</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Suyono</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H.M. Sholeh Nurcholis</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Bagiyo Widi Nugroho, AMa</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sinar Sugiarto</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H. Sarimin, S.Pd</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Arif Rohman Imam S</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Arif Rahmanto</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Abdul Aziz</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Darmawan Sutikno</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Drs. Soeharno, MM</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Joko Purnomo, MM</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Suroso Singgih Pratomo, SH</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Heri Kustiono</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Prihadi</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sukardiyono</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H. Sahid, SH</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Supardi</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Ahmad Sarwo Edi</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Mashari</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Achmad Maksum</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Widodo, ST</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sonhaji</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Muhammad Sobikin, S.Ag. MM</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Drs. Mujadin MM</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">H.M. Mansur Efendi</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Eti Nur Faizati</span></li><li><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Sri Haryati, S.Pd</span></li></ol><br /><br />

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Magelang

Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Periode 2014/2019 Gunawan Sugiarno Miftahul Huda, S.Ag...

Read more »